(Sigit Eka Yunanda/Riau online)
Selasa, 31 Agustus 2021 15:30 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati mengatakan kebijakan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 harus dievaluasi pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah.
Mengingat belum diketahuinya sampai kapan PPKM akan diberlakukan kata dia, efisensi sistem mesti diperbaiki sehingga tidak mempersulit masyarakat.
"Ini kita belum tahu kepastiannya karena tidak tahu sampai kapan pandemi. Maka pemerintah harus bicara efesiensi. Efisien tidak ketika jalan ini ditutup," ujar Ade, Senin, 30 Agustus 2021.
Ade mengingatkan, tujuan PPKM adalah membatasi kegiatan masyarakat, bukan melarang. Seharusnya dilakukan strategi lain untuk menghindari penumpukan, misalnya pembagian waktu.
Baca Juga
"Misalnya, jalan dibuka dari jam 4 hingga jam 10, kan kegiatan ekonomi masih bisa hidup, pasar tradisional masih bisa gerak, orang belanja gak mikir jalan mutar-mutar atau segala macam. Jam 10 ditutup, jam 4 dibuka lagi," papar Ade.
Menurutnya, PPKM yang menjadi salah satu program nasional dalam upaya pemutusan rantai sebaran Covid 19 ini memang perlu diikuti, tetapi dengan penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing kabupaten kota.
"Jangan mentah-mentah mengadopsi tanpa memperhatikan kondisi daerah masing-masing. Pekanbaru ini kan kota Perdagangan dan jasa, kalau seperti ini perdagangan mati, jasa mati," ungkap Ade.
Menurutnya, PPKM ini berimplikasi pada banyak sektor. Mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Tanpa penyesuaian, ia khawatir justru sektor ekonomi berimbas tetapi di sektor kesehatan malah tak efektif mengehentikan sebaran Covid 19.
"Harus dikaji, efektif tidak PPKM ini kita lanjutkan, kita bicara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang prioritas malah tidak tuntas," tutup Ade
