PLN Jelaskan Bantuan 6 Ton Beras Belum Disalurkan Pemko Pekanbaru

sidak-sembako.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Manajemen PLN angkat bicara terkait adanya temuan beras oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan jumlah total 6 ton berlogo PLN di gudang PT Sarana Pangan Mandiri (SPM), Kamis, 28 Mei 2020.

Humas PLN UP3 Pekanbaru, Usman membenarkan bahwa ada beras yang sudah diberikan perusahaan tersebut kepada Pemko Pekanbaru sebanyak 6 ton dengan ukuran 10 kg.

"Beras ini dari PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (UIP3BS). Bantuan tersebut telah diberikan secara simbolis pada tanggal 20 Mei 2020 kemarin kepada Gugus Tugas yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi untuk didsitribusikan kepada masyarakat," kata Usman, Jumat, 29 Mei 2020.

Dalam pendistribusian bantuan tersebut, PLN masih menunggu dari Tim Koordinator Lumbung Pangan RW Siaga karena penyaluran akan dilakukan bersama-sama oleh Wali Kota Pekanbaru bersama PLN kepada masyarakat secara langsung.

Disinggung mengenai pernyataan Ketua RW Siaga Anis Murzil yang menyebut bantuan beras ini hanya untuk Kecamatan Payung Sekaki saja, Usman beralasan Payung Sekaki berada dekat dengan kantor PLN.


"Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak akibat Pandemik Covid-19 yang berada di Kota Pekanbaru khususnya sekitar kantor PLN UIP3BS yang berada di sekitar kecamatan Payung Sekaki," tambahnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Pekanbaru melakukan Inpeksi Mendadak (Sidak) ke gudang pengepakan Bantuan Sosial (Bansos) Gugus Tugas Covid-19, Kamis, 28 Mei 2020. Dalam Sidak ini, DPRD Pekanbaru menemukan adanya 6 ton beras yang dibungkus dalam karung bertuliskan CSR PLN ukuran 5 Kg.
Anggota Komisi I Ida Yulita Susanti menjelaskan, saat pihaknya mempertanyakan kepada petugas gudang, petugas mengaku beras ini merupakan titipan dari Ketua RW Siaga, Anis Murzil.

Setahu Ida, bantuan untuk RW Siaga sudah termasuk kedalam Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi ke 83 Kelurahan se-Pekanbaru, untuk itu Ida mendesak Pemko melakukan transparansi bantuan CSR dari perusahaan, jelaskan perusahaan mana saja dan berapa nilainya.

"Kalau ini memang CSR, Pemko harus umumkan perusahaan mana yang sudah berikan CSR-nya, jangan nanti barang didistribusikan Pemko ternyata itu CSR. Kita tidak mau ada tumpang tindih bantuan," jelas Politisi Golkar ini.

Ida juga mempertanyakan, bantuan 6 ton beras ini diperuntukkan kepada RW Siaga yang mana, apakah untuk satu kecamatan saja dan seperti apa mekanisme pembagiannya.

"Kenapa harus parkir di sana? Intinya tidak ada transparansi dari Pemko, bahkan sampai PSBB tahap ketiga ini belum ada penjelasan apapun dari Pemko Pekanbaru," tuturnya.