Cuma Terjadi di Indonesia, Cek Corona di Tenda Harus Bayar Rp 700 Ribu

RIAU ONLINE, JAKARTA-Seorang warga melaporkan perisitiwa yang dialaminya ke mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Sang tetangga mengungkapkan kepadanya bahwa bahwa saat melakukan pemeriksaan virus corona (COVID-19) dia dipungit Rp 700 ribu. Padahal saat itu sang tetangga masih disuruh menunggu di tenda karena ramai.

Menurut Marzuki Alie, pengalaman tetangganya itu serupa dengan nasib wanita yang mengaku Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus corona yang dilepas rumah sakit tanpa pengawasan.

Melalui unggahan di akun Twitternya, @marzukialie_MA, Senin 16 Maret 2020, Marzuki menceritakan pengalaman tetangganya tersebut. Ia juga mengunggah video wanita PDP virus corona yang dilepas rumah sakit.

"Ini testimoni, tadi malam faktanya. Tetangga saya, ada tanda-tanda Covid-19, saya suruh langsung ke UGD RS Jatinegara. Ramai sekali, disuruh tunggu di tenda," tulis Marzuki yang juga menyebut akun Twitter Presiden Jokowi, Kementerian Kesehatan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Cek temperatur, darah rontgen, ada indikasi disuruh isolasi mandiri, bayar Rp 700 ribu. Apa semua mampu? Pikirkan."

Marzuki mengaku cerita ini bukan berita bohong atau hoaks. Ia mempersilahkan mengecek ke rumah sakit yang bersangkutan.

"Saya gak akan buat hoax, datanglah ke RS Jatinegara. Dan Pemerintah memang menjelaskan harus bayar, kecuali yang diisolasi di RS, itu bebas. Padahal kuncinya adalah pemeriksaan awal," kata Marzuki kepada warganet yang meragukan ceritanya.

Marzuki Alie cerita tetangganya periksa virus corona bayar Rp 700 ribu dan tunggu di tenda (twitter/@marzukialie_MA)
Marzuki Alie cerita tetangganya periksa virus corona bayar Rp 700 ribu dan tunggu di tenda (twitter/@marzukialie_MA)
Terkait video yang diunggah dalam cuitannya, Marzuki mengatakan bahwa pengakuan wanita itu memiliki kesamaan dengan fakta yang dialami tetangganya.

"Dia buat video secara terbuka, dan tidak ditutupi, gampang dicari, artinya dia berani tanggung jawab. Saya menyampaikan apa yang terjadi tadi malam karena saya lihat ada korelasinya. Jadi 2 hal yang berbeda kebetulan substansi sama," ucap Marzuki.

Ia pun mengaku tetangganya telah menghubungi Call Center 112 untuk mencari arahan soal virus corona. Jawabannya, justru diminta ke puskesmas.

"Sudah telp (112), arahannya ya begitu, disuruh datang ke puskesmas terdekat. RS aja layanannya begitu apalagi puskesmas," ujar Marzuki.

Beberapa warganet yang berkomentar di cuitan Marzuki Alie berpendapat bahwa kejadian semacam ini harus menjadi sorotan.

PDP Corona Dilepas Tanpa Pengawasan

Seorang wanita yang mengaku Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus corona baru atau COVID-19 mengeluh karena dilepas rumah sakit tanpa pengawasan.

Ia heran dengan keputusan rumah sakit yang memintanya mencari rumah sakit rujukan sendiri tanpa didampingi petugas medis.

Curhatan pasien PDP ini diunggah oleh pembawa acara Deddy Corbuzier melalui akun Instagram-nya, pada Senin (16/3/2020).

Dalam video tersebut, si wanita berkata, "Ini aku udah kategorinya PDP dan rumah sakit itu enggak tahu harus ngapain, harus gimana. Kita bisa dilepas begitu aja. Disarankan untuk langsung ke empat rumah sakit besar. Tanpa pengawasan".

Wanita ini menyayangkan sikap pihak rumah sakit yang melepaskan dirinya begitu saja tanpa pengawasan. Ia lantas berandai-andai jika tidak mau melanjutkan pemeriksaan.

"Artinya, kalau aku males lanjut ke rumah sakit besar yang ditunjuk itu. Aku cuma balik ke rumah terus aku berhubungan dengan misalnya tetangga kanan-kiri dan I'm fine. Aku ngerasa fine tapi ternyata aku positif itu enggak kebayang dampaknya kayak apa," ucap wanita itu.

Dalam video berdurasi 1.45 menit ini, dia juga membandingkan penanganan pasien PDP virus corona di luar negeri dengan Indonesia.

Menurutnya, di luar negeri orang yang berstatus PDP tidak akan dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan.

"Kategori PDP itu harusnya kalau di luar negeri itu sudah enggak bisa namanya kita berkeliaran sendiri. Itu sudah pasti ditarik, diisolasi dengan gejala-gejala yang sudah pasti. Negatif atau positifnya adalah urusan belakangan. Tapi orang yang PDP itu tidak boleh berkeliaran," katanya.

Artikel ini sudah terbit di Suara.com