Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, reses di Jalan Kelapa Sawit, Gang Fauza, Kecamatan Bukit Raya, Jumat 6 November 2026. (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Berbagai program Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, bantuan seragam sekolah gratis, pembiayaan kesehatan hingga penanganan banjir, menjadi sejumlah program yang mendapat apresiasi warga.
Hal tersebut terungkap saat Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menggelar kegiatan reses di Jalan Kelapa Sawit, Gang Fauza, Kecamatan Bukit Raya, Jumat 6 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar.
Masyarakat menilai sejumlah perubahan yang dilakukan pemerintah mulai terlihat dan dirasakan secara langsung, terutama dalam pembangunan jalan dan program bantuan pendidikan.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, selama kegiatan reses, dirinya banyak menerima aspirasi sekaligus mendengar langsung tanggapan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, masyarakat kini mulai merasakan kehadiran pemerintah melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
"Jalan yang sebelumnya rusak sekarang sudah banyak yang mulus. Memang ada juga yang mengeluh setelah jalannya bagus banyak kendaraan yang kencang, tetapi itulah dinamika di tengah masyarakat," ujarnya.
Ia bahkan mengaku, selama 17 tahun menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru, baru kali ini dirinya merasakan adanya kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang kehadirannya begitu dirasakan masyarakat.
"Sudah 17 tahun saya menjadi anggota DPRD, dan baru sekarang saya merasakan wali kota dan wakil wali kota benar-benar hadir untuk masyarakat," ungkapnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Azwendi juga menyoroti program bantuan seragam sekolah gratis yang disiapkan Pemko Pekanbaru bagi peserta didik tingkat SD dan SMP.
Ia mengatakan, persoalan biaya pendidikan, khususnya kebutuhan seragam sekolah, kerap menjadi keluhan masyarakat yang ditemuinya saat turun ke lapangan. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka.
"Setiap selesai reses, selalu ada warga yang menyampaikan, Pak, kami tidak sanggup membeli seragam sekolah. Alhamdulillah, Pak Agung menghadirkan solusi melalui program bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP," jelasnya.
Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga menghadirkan program bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri sehingga terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Baca Juga
Menurut Azwendi, biaya pendidikan di sekolah swasta sering kali menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu. Bahkan, ada orang tua yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan hingga jutaan rupiah.
Melalui program tersebut, masyarakat kurang mampu dapat melaporkan kondisi mereka melalui kelurahan dan kecamatan untuk selanjutnya diverifikasi pemerintah.
"Kalau memang tidak mampu, silakan laporkan melalui kelurahan dan kecamatan. Nantinya pemerintah akan melakukan pengecekan dan membantu menyelesaikan persoalan biaya pendidikan tersebut, termasuk menebus ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah karena adanya tunggakan," katanya.
Dalam kesempatan itu, persoalan banjir juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Azwendi mengakui, persoalan banjir di sejumlah kawasan permukiman tidak bisa diselesaikan secara instan. Terlebih, terdapat kawasan yang mengalami persoalan drainase akibat perubahan kondisi lahan dan pembangunan perumahan.
Ia menyebut, salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah normalisasi saluran air melalui pengerukan dari kawasan hulu hingga menuju aliran yang terhubung ke Sungai Kuantan.
Selain normalisasi, pemerintah juga merencanakan pembangunan jalan arteri di sepanjang kawasan tersebut sebagai bagian dari penataan wilayah.
"Penanganan banjir ini dilakukan secara bertahap. Sekarang sudah ada pengerukan dan normalisasi saluran air. Harapannya, aliran air menjadi lebih lancar sehingga genangan bisa lebih cepat surut," ujarnya.
Di sektor kesehatan, Azwendi turut menyampaikan sejumlah program yang dapat dimanfaatkan masyarakat, salah satunya Universal Health Coverage (UHC).
Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi khawatir terhadap biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Selain itu, Pemko Pekanbaru juga memberikan bantuan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan serta menyediakan layanan ambulans gratis.
Azwendi mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program-program tersebut dan tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada pemerintah melalui jalur pelayanan yang tersedia.
Azwendi juga meluruskan pemahaman masyarakat terkait program pembangunan berbasis Rukun Warga (RW) yang selama ini kerap disalahartikan sebagai pemberian uang tunai sebesar Rp100 juta kepada setiap RW.
Ia menegaskan, program tersebut bukan berupa penyerahan uang secara langsung kepada pengurus RW. Melainkan, pemerintah menyediakan program pembangunan yang peruntukannya dibahas dan disepakati melalui musyawarah di tingkat RW.
Usulan pembangunan dapat berupa fasilitas posyandu, perbaikan drainase, maupun pembangunan jalan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Masih banyak warga yang salah paham dan mengira setiap RW diberikan uang Rp100 juta. Padahal, bukan seperti itu mekanismenya. Pemerintah memberikan program, kemudian apa yang akan dibangun dibahas dan dimusyawarahkan di tingkat RW," terangnya.
Untuk RW 3, Azwendi mengaku telah mengajukan pembangunan posyandu sebagai salah satu kebutuhan masyarakat.
Selain itu, terdapat pula hibah tanah untuk akses jalan yang melibatkan tiga warga di kawasan Gang Semangka menuju Masjid Al Fattah.
Jalan tersebut sebelumnya telah dirapikan dan kini diusulkan untuk mendapatkan peningkatan berupa semenisasi. Berdasarkan hasil pengukuran, jalan itu memiliki panjang sekitar 98 meter dengan lebar 3,5 meter.
Ia berharap melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.
"Yang terpenting, kebutuhan masyarakat dibicarakan bersama. Program pemerintah harus benar-benar diarahkan untuk pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga," tutupnya.
