Asesmen penguatan kapasitas Koalisi PRIMA di Pekanbaru, Kamis, 5 November 2026. (Anggun Rosita Alifah/RIAU ONLINE)
Jumat, 6 November 2026 08:15 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Koalisi Program Inklusi dan Aksesibilitas Layanan Dasar (PRIMA) menjalankan rangkaian asesmen penguatan kapasitas yang berfokus langsung pada dinamika di tingkat lokal, termasuk di Kota Pekanbaru.
Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kota di Indonesia antara 12 Oktober hingga 13 November 2026, yang dilakukan secara daring dan luring.
Rangkaian kegiatan di Pekanbaru ini dikoordinasikan langsung di bawah pengawasan tim fasilitator International Budget Partnership (IBP), dengan Salbiyah sebagai penanggung jawab utama kegiatan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pencapaian PRIMA dengan metode partisipatif, sehingga bisa menjadi bukti yang kredibel dan pembelajaran bagi koalisi PRIMA, khususnya IBP dalam mengembangkan program kedepannya,” kata Biyah saat pertemuan di Pekanbaru, Kamis, 5 November 2026.
Biyah menambahkan, selain itu juga untuk menganalisis dinamika implementasi PRIMA di target wilayah yang menjadi salah satu data primer untuk mengembangkan strategi advokasi PRIMA di tahun 2027.
Seluruh temuan dari Pekanbaru dan 12 wilayah target lainnya dihimpun menjadi laporan strategis yang berfungsi sebagai landasan pembelajaran serta penyusunan arah advokasi PRIMA di tahun 2027.
Baca Juga
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau, Purwo Setia Rini menuturkan, pelaksanaan asesmen dirancang secara partisipatif melalui metode kombinasi.
Prosesnya melibatkan pelacakan data kuantitatif, survei perempuan disabilitas, wawancara mendalam, serta Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion / FGD) luring.
“Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk penguatan kapasitas perempuan kelompok marjinal. Selain itu juga sebagai laporan kapasitas dan dinamika kerja advokasi koalisi pemenangan di target wilayah,” ujarnya.
Rini menambahkan, kegiatan ini juga menghimpun cerita perubahan perempuan pesisir dan perempuan disabilitas paling signifikan, serta laporan perspektif perempuan disabilitas terhadap perubahan layanan dan fasilitas Puskesmas.
Pertemuan ini melibatkan perwakilan organisasi lokal seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Daerah, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Daerah, serta Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).
Melalui forum tersebut, para perwakilan organisasi dan mitra koalisi mendiskusikan dinamika kerja advokasi di lapangan.
Hal ini mencakup cara kelompok akar rumput memengaruhi perumusan kebijakan publik, penganggaran berperspektif gender (gender-responsive budgeting), serta peningkatan kualitas layanan dasar di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Selain penguatan kapasitas koalisi tingkat daerah, asesmen di Pekanbaru juga mendalami perspektif perempuan disabilitas terhadap perubahan layanan Kespro di Puskesmas setelah pendampingan PRIMA.
“Melalui survei terarah dan wawancara mendalam, program ini merekam Cerita Perubahan Paling Signifikan guna memastikan bahwa fasilitas publik benar-benar akomodatif dan inklusif bagi penyandang disabilitas,” pungkas Rini.
