Ilustrasi SPBU Pertamina (Aditia Noviansyah/kumparan)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi kembali menuai kritik dari berbagai kalangan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau menilai kenaikan tersebut bukan sekadar dampak gejolak harga minyak dunia, melainkan menjadi cerminan belum kuatnya tata kelola energi nasional.
Dalam pernyataannya, KAMMI Riau menyebut pemerintah selama ini kerap menjadikan kondisi pasar global sebagai alasan utama kenaikan harga energi. Namun di sisi lain, masyarakat dinilai terus menjadi pihak yang harus menanggung dampak setiap kali terjadi gejolak ekonomi internasional.
Menurut KAMMI Riau, persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian adalah masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan BBM, meski Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya energi yang besar.
"Setiap kali harga minyak dunia bergejolak, rakyat kembali menanggung beban melalui kenaikan harga energi. Padahal Indonesia merupakan negara penghasil energi yang seharusnya mampu memperkuat ketahanan energinya sendiri," demikian pernyataan KAMMI Riau yang diterima RIAU ONLINE, Jumat 12 Juni 2026.
KAMMI Riau menilai hingga saat ini berbagai program peningkatan produksi migas, pengurangan impor, hingga penguatan ketahanan energi nasional belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi tersebut membuat publik berhak mempertanyakan efektivitas kebijakan yang dijalankan pemerintah di sektor energi.
KAMMI Riau juga menyoroti peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.
Baca Juga
Menurut KAMMI Riau, jika berbagai target strategis di sektor energi belum mampu diwujudkan secara optimal, maka evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pemangku kebijakan perlu dilakukan.
Selain berdampak pada pengguna kendaraan, kenaikan harga BBM disebut turut memicu efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Biaya distribusi dan logistik berpotensi meningkat, yang kemudian dapat mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
Tidak hanya itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga diperkirakan menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya operasional. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Atas dasar itu, KAMMI Riau meminta Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina.
"Kami menilai evaluasi saja tidak cukup. Presiden perlu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kinerja Menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina. Jika tidak mampu menghadirkan terobosan nyata dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak gejolak global, maka pergantian kepemimpinan layak dipertimbangkan," tegas KAMMI Riau.
KAMMI menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karena itu, ketika persoalan yang sama terus berulang tanpa solusi yang jelas, pergantian kepemimpinan dinilai menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas publik.
Bagi KAMMI Riau, kenaikan harga BBM non-subsidi saat ini bukan hanya persoalan penyesuaian harga semata. Lebih jauh, kondisi tersebut dianggap sebagai peringatan bahwa reformasi sektor energi nasional masih menghadapi berbagai tantangan besar yang membutuhkan langkah nyata dari pemerintah.
"Kenaikan BBM hari ini bukan sekadar soal harga, tetapi menjadi alarm bagi perlunya pembenahan tata kelola energi nasional yang lebih kuat, mandiri, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," tutup pernyataan tersebut.
