Ilustrasi - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya bergulir di Kota Pekanbaru. (LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, INHU - Lebih dari 3.000 siswa di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, dilaporkan tidak lagi menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Program yang seharusnya menjamin asupan gizi peserta didik itu terhenti di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Inhu sejak awal Februari 2026.
Berdasarkan informasi yang diperoleh RIAU ONLINE, penyaluran MBG di SPPG Polres Inhu, di Jalan Narasinga, Rengat, tidak berjalan sejak Senin, 2 Februari hingga Rabu, 4 Februari 2026.
Akibatnya, ribuan siswa penerima manfaat kehilangan jatah makan bergizi yang selama ini mereka andalkan. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian dan Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Widya terkait penghentian program tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Widya, Kapolres Inhu, AKBP Eka Ariandy Putra, sudah dilakukan, namun belum mendapat penjelasan rinci.
Baca Juga
Hal serupa juga terjadi saat RIAU ONLINE menghubungi Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, yang belum memberikan keterangan mengenai penyebab terhentinya program MBG tersebut.
Namun menurut informasi yang diperoleh, penghentian MBG diduga kuat berkaitan dengan belum cairnya dana bantuan pemerintah. Informasi itu beredar melalui pesan WhatsApp yang diduga berasal dari pihak SPPG Polres Inhu.
“Senin, 2 Februari SPPG off sementara. Dana bantuan pemerintah belum cair,” demikian bunyi pesan yang beredar di kalangan penerima manfaat.
Padahal, SPPG Polres Inhu sebelumnya diresmikan langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, sebagai bagian dari komitmen mendukung program strategis nasional di bidang pemenuhan gizi anak.
Adapun sekolah-sekolah yang terdampak penghentian program ini di antaranya TK Kemala Bhayangkari Rengat, SMP Negeri 4 Rengat, SD Negeri 018 Rengat, SD Negeri 019 Rengat, serta SMK Negeri 1 Rengat.
Terhentinya program MBG ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengingat program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia sejak usia dini.
