RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau mempertimbangkan untuk menghentikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) reguler di tahun 2026, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Hal ini karena Disdik Riau harus melunasi tunda bayar Bosda Reguler di tahun 2024, berkisar Rp30-40 miliar.
Kepala Disdik Riau Erisman Yahya mengatakan, pertimbangan untuk menghentikan Bosda reguler tahun ini memang belum final. Pihaknya juga masih mencari anggaran yang memungkinkan agar bantuan tersebut dapat terus berjalan.
"Kita harus melunasi tunda bayar di tahun 2024, jadi anggaran mungkin akan dialihkan untuk melunasi itu dulu. Sementara kondisi fiskal kita saat ini sedang sulit. Tapi ini juga kita sedang menyisir potensi-potensi yang bisa kita ambil," ujarnya, Selasa, 3 Februari 2026.
Meskipun Bosda reguler terancam, Erisman memastikan bahwa BOSDA afirmasi dan BOSNAS akan tetap disalurkan seperti tahun-tahun sebelumnya.
"BOSNAS dan afirmasi kita pastikan tetap disalurkan. Kita jamin ini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta Riau, Faisal mengatakan pihaknya memahami kondisi keuangan Pemprov Riau. Namun, pihaknya juga berharap masih ada celah sehingga bantuan bagi siswa ini dapat terus tersalurkan di tahun 2026.
"Kalau memang tidak dianggarkan, tentu kami dari SMA dan SMK swasta akan melakukan ancang-ancang apa yang harus dilakukan. Memang kondisinya tidak baik, tapi bagaimanapun dunia pendidikan harus tetap berjalan. Kami juga terus berupaya memperbaiki mutu pendidikan," jelasnya.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Disdik Provinsi Riau atas komitmen memberikan BOSDA Afirmasi bagi siswa kurang mampu yang sekolah di swasta.
"Kami berterima kasih karena meskipun anggaran sulit, Pak Kadis tetap berkomitmen membayarkan BOSDA Afirmasi selama tiga tahun. Ini menjadi salah satu pengobat bagi sekolah swasta," pungkasnya. (Adv Pemprov Riau)

