Tingkatkan Pendapatan Daerah, Pemprov Riau Kejar Pajak Sektor Perhubungan-Galian C

SF-Hariyanto-pimpin-rapat6.jpg
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memimpin rapat bersama OPD, Kamis, 6 November 2025. (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memaksimalkan penyerapan pajak dari sektor perhubungan hingga galian C, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026. 

Sektor pajak yang saat ini tengah dikaji potensinya, diantaranya pajak penjualan kendaraan bermotor, pajak bahan bakar minyak hingga pajak galian C yang banyak beroperasi di berbagai daerah di Riau.

"Sektor-sektor pajak potensial akan kita maksimalkan," ujar Plt Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, Rabu, 7 Januari 2026.

Selain menggesa pendapatan pajak, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan aplikasi perpajakan. Hal ini dikarenakan adanya kejanggalan dalam realisasi penerimaan pajak dari penjualan kendaraan.

"Secara logika, kalau kendaraan yang terjual sekian, baik BBNKB satu maupun dua, seharusnya pendapatan pajak naik. Tapi yang terjadi justru turun. Pasti ada sesuatu yang tidak beres jadi akan kita evaluasi apakah sistemnya atau aplikasinya belum maksimal," jelasnya.


Ia juga menyoroti Pajak Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam prosesnya, Plt Gubernur juga telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, termasuk dengan melatih Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ia berharap, PPNS dapat bekerja maksimal untuk menghitung dengan cermat nilai dan potensi pajak di Riau. Terutama berkaitan dengan BBM.

 "Setiap analisa harga satuan untuk pembangunan jalan, jembatan, maupun gedung, itu pasti menggunakan minyak industri. Dari situ nanti bisa kita optimalkan pemanfaatan pajak bahan bakar sebesar 7,5 persen yang menjadi hak daerah," jelasnya.

Kemudian, sektor pajak yang selama ini belum digali maksimal juga berasal dari galian C. Pajak galian C nantinya akan dibuat skema pembagian yang adil antara Pemprov dan Pemkab/Pemko. 

"Galian C akan kita optimalkan. Bukan hanya untuk provinsi, tapi juga ada porsi kabupaten dan kota. Skemanya bisa 50:50, sehingga daerah sama-sama mendapatkan manfaat," pungkasnya.