Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri (Dok. DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang akan melakukan evaluasi total terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edy Basri mengatakan, evaluasi ini justru adalah langkah yang terbaik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, banyak BUMD di Riau yang belum optimal memberikan kontribusi kepada daerah.
"BUMD kita ada yang memang belum bekerja dengan baik, ada yang harus diselesaikan persoalan internalnya," ujarnya, Senin 5 Januari 2025.
Sejumlah BUMD yang dimaksud diantaranya adalah penyelesaian kredit macet di BRKS. Demikian juga struktur kepengurusan di BRKS yang belum lengkap.
Baca Juga
"Selain itu juga SPR, sekarang kontribusinya memang meningkat sekitar Rp5 miliar. Tapi ini belum sesuai dengan target yang kita harapkan," jelasnya.
Ia juga menyinggung Riau Petroleum dan PT PIR. Menurutnya, PT PIR adalah yang paling perlu untuk dievaluasi total.
Dalam proses evaluasi total ini, pihaknya mengatakan bahwa hal ini juga merupakan tujuan dari pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah di DPRD Riau.
"Di Pemprov juga sudah ada Pansus yang sama dan kita akan sinkronkan agar penyerapan PAD kita di BUMD bisa lebih maksimal. Termasuk mengevaluasi seluruh BUMD kita secara total," pungkasnya.
