Anggota DPRD Riau, Amal Fathullah (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih menjadi bayang-bayang menakutkan bagi ASN di lingkungan Pemprov Riau. Kebijakan ini juga mendapatkan sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Riau, Amal Fathullah.
Ia mengatakan, rencana ini adalah kebijakan yang tidak tepat. Pasalnya, dampak pemotongan ini akan mengganggu perputaran roda ekonomi masyarakat.
"Ini tidak tepat, karena akan berdampak pada perputaran ekonomi di Provinsi Riau," ujarnya, Jumat, 14 November 2025.
Menurutnya, pemotongan TPP juga mengurangi kinerja pegawai. Sehingga, pihaknya berharap agar Pemprov Riau tidak memutuskan kebijakan tersebut.
Baca Juga
Disamping itu, Amal menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pemprov Riau memang sedang sulit. Apalagi, Pemerintah Pusat sudah mengatakan akan memotong anggaran TKD kepada Pemprov.
"Memang kondisi keuangan kita sulit karena pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun. Tapi, kita ingin ada solusi agar TPP tidak ikut dipotong," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, rencana pemotongan TPP pegawai itu masih dalam tahap pertimbangan. Pemprov Riau juga masih terus mencari solusi agar kebijakan itu tidak terjadi.
"Kami masih terus bahas terkait rencana pemotongan TPP ASN tersebut, kita juga melihat kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun," pungkasnya.(Adv DPRD Provinsi Riau)
