Pemprov Riau Susun RAPBD 2026, Prioritaskan Janji Kampanye dan Visi Daerah

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2026. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi mengatakan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau mulai fokus untuk menuntaskan janji-janji kampanye dalam APBD tersebut.

Ia menjelaskan, janji-janji kampanye, termasuk kesepakatan antara Gubernur Provinsi Riau dan Ustad Abdul Somad (UAS) pada masa kampanye beberapa waktu lalu sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, secara spesifik telah dibagi pelaksanaannya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Komitmen atau janji-janji Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau kemarin sudah kita susun dalam RPJMD yang berskala 5 tahun. Kemudian, pelaksanaannya kita bagi dalam RKPD yang dilaksanakan pertahun," ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan kemampuan anggaran tahun 2026, pihaknya akan mengupayakan program-program yang berkaitan erat dengan visi dan misi Nasional. Yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

"Kita akan banyak fokus pada visi di Bedelau tahun ini, yakni berbudaya Melayu dan agamis. Syukurnya, kita sudah punya Perda Pondok Pesantren, kita punya jembatan tentang pondok pesantren (perjanjian dengan UAS)," jelasnya.

Syahrial mengatakan, pihaknya masih menghitung anggaran pendapatan daerah sebelum menentukan berapa banyak program yang bisa dijalankan pada tahun ini.

"Karena transfer pusat kemungkinan akan dipotong lagi, kita sedikit merevisi RKPD. Besok kita hadir di Kemenkeu, untuk menghitung angka pasti pendapatan kita dari Migas," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Visi "Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju" yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, dirangkum dengan misi:

1. Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marjinal.

2. Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

3. Memperkuat infrastruktur yang handal guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah.

4. Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta 885 pelayanan public yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju World Class Government.

6. Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui public private partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global.

7. Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.