Ketua DPRD Riau Kaderismanto (Dok. DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mengatakan, Anggota DPRD Provinsi Riau tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025.
Ia menjelaskan, hal ini dilakukan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus memprioritaskan pelunasan tunda bayar dan kewajiban mendesak lainnya.
"Tahun ini kita mengalah, tidak ada Pokir di APBDP karena anggaran akan difokuskan untuk melunasi hutang, seperti tunda bayar, tunda salur, dan mengganti uang pajak yang sempat terpakai," ujarnya, Sabtu 27 September 2025.
Baca Juga
Menurutnya, meski banyak anggota DPRD Provinsi Riau yang kecewa karena tidak bisa mewujudkan aspirasi masyarakat, pihaknya optimistis anggaran Pokir dapat kembali dihidupkan pada APBD 2026.
Seperti diberitakan sebelumnya, nilai APBDP Riau 2025 mengalami pengurangan karena pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari semula Rp380 miliar menjadi hanya Rp138 miliar.
Akibatnya, nilai APBD-P Riau 2025 telah ditetapkan menjadi Rp9,4 triliun. Angka ini menurun sekitar Rp200 triliun dari APBD Murni 2025.
