Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang aduan kanal Debottlenecking Satgas P2SP di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026. (Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)
Sabtu, 1 Agustus 2026 16:07 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk rencana penambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Namun, hingga kini belum ada keputusan final. Purbaya menyebut rencana itu masih menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.
“(Penambahan TKD) itu sudah kita hitung kebutuhannya berapa kira-kira, menunggu arahan Bapak Presiden. Nanti, nanti kita belum, belum dihitung. Belum detail apa, belum bisa diumumkan,” kata Purbaya, dikutip dari kumparan, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Purbaya belum bisa memastikan waktu penambahan gelontoran anggaran ke daerah ini dilakukan. Purbaya menilai angkanya seharusnya cukup untuk kebutuhan Pemda.
“(Untuk 490 Pemda?) Saya ngomong gitu ya? Ya sekitar gitu lah. Ini masih diluruskan dulu baru, baru dihitung atas kertas corat-coretan, nanti saya menghadap Bapak Presiden kalau beliau setuju ya kita umumin, kalau nggak ya, ini kan keputusan Bapak Presiden semua ya, jadi saya menunggu petunjuk Bapak Presiden,” tutur Purbaya.
Baca Juga
Sebelumnya, Purbaya juga mengakui berkurangnya TKD tersebut membuat Pemda mengalami kesulitan, khususnya untuk pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Purbaya mengatakan pemerintah sejak awal telah menghitung adanya potensi sebagian daerah mengalami tekanan fiskal akibat penyesuaian TKD. Kondisi tersebut membuat kemampuan daerah untuk membiayai belanja pegawai menjadi terbatas.
“Ini sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity,” kata Purbaya di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (29/7).
Purbaya memastikan Kementerian Keuangan telah memantau seluruh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan dukungan tambahan anggaran.
