Ilustrasi (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Adnan Wimbyarto mengatakan perekonomian di Provinsi Riau tetap menunjukkan resiliensi yang baik di tengah gejolak isu nasional dan internasional.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Riau sejak triwulan I tahun 2026. Berdasarkan perhitungan year in year, pertumbuhan ekonomi Riau triwulan I naik 4,89 persen.
Kenaikan ini didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang tetap kuat. Selain itu, kinerja APBD pemerintah daerah di Provinsi Riau sampai dengan Juni 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
"Adapun realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target pendapatan tahun 2026. Secara tahunan, pendapatan daerah tumbuh sebesar 2,95 persen,” ujarnya, Jumat 31 Juli 2026.
Ia mengatakan, pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 31,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan transfer juga masih tumbuh positif sebesar 90,16 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu APBD. Secara tahunan, realisasi belanja daerah mengalami kontraksi sebesar 2,56 persen.
"Kontraksi terutama dipengaruhi oleh perlambatan realisasi belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja, APBD se-Provinsi Riau sampai dengan Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp1,61 triliun," jelasnya.
Baca Juga
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Riau masih bisa melaksanakan program pembangunan pada semester berikutnya.
Namun, realisasi belanja yang menurutnya belum menggembirakan tersebut perlu didorong agar bisa memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Riau.
"Untuk itu Kanwil DJPB Provinsi Riau akan mengundang dan melakukan koordinasi dengan Pemda yang realisasi belanja modal, bansos dan subsidinya masih rendah dan mendorong pemda dimaksud untuk melakukan akselerasi pelaksanaan realisasi anggaran," jelasnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Secara tahunan, penyaluran TKD mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 15,51 persen.
Penurunan ini, menurutnya terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap menunjukkan pertumbuhan positif.
Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp15,25 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp14,01 triliun, APBN Regional Riau sampai dengan Juni 2026 masih mencatatkan surplus sebesar Rp1,23 miliar.
Sementara itu, kinerja penerimaan pajak Bulan Juni 2026 tumbuh sebesar 33,88 persen sebesar Rp8,63 triliun, dengan pertumbuhan terbesar pada kelompok pajak PPh sebesar 356,42 persen atau naik Rp884,85 miliar.
Pertumbuhan pada jenis pajak PPh 25/29 Badan terbesar dari Sektor Industri Pengolahan sebesar 630,37 persen atau naik Rp787,96 miliar dan Sektor Pertanian sebesar 511,09 persen atau naik Rp98,17 miliar.
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp5,96 triliun atau 99,13 persen dari target. Pihaknya berharap, kinerja APBD pemerintah daerah di Provinsi Riau terus membaik dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.
