PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). (Dok. PT SPR)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Direktur PT SPR, Ida Yulita Susanti berjanji akan menaikkan target deviden dari perusahaannya pada tahun 2026 mendatang. Hal ini ia sampaikan dalam rapat hearing bersama Komisi III DPRD Provinsi Riau, Rabu, 17 September 2025.
"Insya Allah tahun depan, dividen kita lebih tinggi dari tahun ini. Kalau tahun ini, kitakan baru saja masuk, kita serahkan Rp1,4 miliar sesuai hasil RUPS sebelumnya," ujarnya.
Ia menjelaskan, agar dividen meningkat, maka pihaknya sebagai direksi baru akan melakukan percepatan penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi SPR. Sehingga, BUMD ini bisa menjadi perusahaan yang lebih sehat dan beroperasi dengan maksimal.
Pihaknya meyakini, setelah perusahaan sehat, maka SPR bisa memberikan deviden sebanyak 4 kali lipat dari tahun 2025.
"Kami sudah hitung beberapa sektor yang akan meningkatkan laba, seperti core business SPR Langgak dengan pengembangan sumur baru, efisiensi dari pemindahan kantor SPR Langgak, serta lini bisnis lainnya seperti Aryaduta," jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah menyoroti sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau yang sudah belasan hingga puluhan tahun beroperasi, namun masih menyusu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.
Ia menjelaskan, kondisi ini menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau mengalami defisit anggaran. Karena anggaran yang digelontorkan untuk mendukung operasional BUMD, cukup besar.
"APBD diberikan kepada PT PIR sebesar Rp124 miliar, tapi selama puluhan tahun uang rakyat tidak kembali. Baru kembali Rp22 miliar," ujarnya, saat Hearing pembahasan APBD Riau bersama jajaran direksi BUMD di Riau, Rabu, 17 September 2025.
Ia juga menyoroti PT SPR yang sudah berusia 15 tahun, namun tidak mampu balik modal. Dari Rp49 miliar anggaran daerah, baru balik Rp17 miliar.
Menurutnya, saat ini sejumlah direksi dari perusahaan tersebut masih baru menjabat. Pihaknya meminta agar direksi kali ini lebih serius meningkatkan dividen perusahaan agar dapat beroperasi tanpa membebani APBD dan sebaliknya, menunjang pendapatan untuk APBD Riau.
"Kita lihat satu tahun ini. Kalau memang tidak bisa untung, kenapa tidak tutup saja sekalian," pungkasnya.
