(Dok. TNI AU)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Siak-Pelalawan, Abdullah mengatakan, bencana banjir merendam sekitar 7.000-an rumah dari sekitar 50 desa di Kabupaten Pelalawan. Bencana ini terjadi sekitar dua kali dalam satu tahun.
Ia menjelaskan, hal ini harus menjadi perhatian serius dari setiap stakeholder terkait yang ada di wilayah tersebut. Mulai dari Manajemen PLTA, DLHK, Pemkab, Pemprov, BWSS dan BMKG.
"Banjir di Pelalawan ini semakin parah setiap tahunnya. Dari 20 tahun sekali menjadi setahun sampai dua kali kejadian. Setiap kali pembukaan pintu waduk, banjir merendam rumah-rumah warga dari puluhan desa. Semua stakeholder harus serius menyikapi ini karena sudah banyak masyarakat yang menjadi korban," ujarnya, Selasa, 6 Mei 2025.
Menurutnya, kerugian masyarakat sudah tak bisa lagi dihitung. Mulai dari rugi materi, waktu, pendidikan, kegiatan ekonomi dan sebagainya.
Baca Juga
"Rumah mereka lapuk-lapuk, barang-barang rusak, kegiatan sekolah diliburkan, jalan lintas putus, kegiatan kerja terkendala dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa lagi menghitung berapa kerugiannya," jelasnya.
Menurutnya, DPRD Provinsi Riau juga telah mengusulkan sejumlah solusi untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut. Solusi tersebut dibahas dalam rapat bersama Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Siak-Pelalawan bersama tokoh masyarakat Pelalawan di Komisi III DPRD Provinsi Riau, Senin 5 Mei 2025.
"Ada beberapa solusi yang kita usulkan. Pertama reboisasi di tingkat hilir agar resapan air kembali normal. Kemudian, Standar Operasional Prosedur (SOP) pembukaan pintu waduk harus dihitung ulang, agar jangan begitu dibuka langsung banjir. SOP sekarang itu dipakai sejak zaman Belanda, sementara seiring waktu berlalu terjadi perubahan kondisi dan situasi. Kemudian, normalisasi sungai dan waduk," jelasnya.
Pihaknya berharap, solusi-solusi tersebut dapat segera digelar oleh stakeholder yang bersangkutan. Sehingga, dampak banjir dapat diminimalisir secepatnya.
