(Istimewa)
Minggu, 30 Maret 2025 11:01 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan persiapan untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat (SR) di tahun 2025. Program ini adalah program unggulan pemerintah untuk memutuskan rantai kemiskinan.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud mengatakan program ini digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Koordinasi sudah digelar bersama Pemprov Riau pada Kamis, 27 Maret 2025 lalu.
Dalam koordinasi itu, rapat dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik OH. Turut hadir Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Restuardy mengatakan, pendidikan adalah cara paling efisien untuk memutuskan rantai kemiskinan. Sehingga Pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Baca Juga
"Kita ketahui bahwa fenomena kemiskinan ini, dari satu kemiskinan menciptakan kemiskinan berikutnya, atau diwariskan kepada anak-anaknya, sehingga perlu adanya terobosan untuk memutus siklus atau rantai kemiskinan," ujarnya.
Ia menjelaskan, angka kemiskinan di Indonesia adalah 8,57 persen berdasarkan data BPS per September 2024. Sedangkan kemiskinan ekstrem per September 2024, dilaporkan sebesar 1,13 persen.
"Kami berharap angka ini terus menurun di bulan-bulan mendatang. Target kita adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 7 persen hingga 8 persen di tahun 2025, dan mencapai 4,5 persen di tahun 2029. Kemudian kemiskinan ekstrim ditargetkan menjadi 0 persen di 2026," jelasnya.
Salah satu tujuan utama dari program Sekolah Rakyat ini adalah memberantas kemiskinan dengan membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak.
"Sekolah Rakyat ini akan membiayai seluruh kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, makan, asrama, hingga peralatan lainnya yang disediakan oleh pemerintah," pungkas Restuardy.
