Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Yasser Hamidi (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membentuk Tim Sapa Motoris Satpol PP mendapat dukungan dari DPRD Kota Pekanbaru. Kehadiran tim yang akan berpatroli setiap hari itu dinilai menjadi upaya serius pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) secara humanis sekaligus mewujudkan Kota Pekanbaru yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Yasser Hamidy, mengatakan penataan pedagang kaki lima (PKL) tidak bisa dibebankan hanya kepada Satpol PP. Menurutnya, keberhasilan penataan kawasan bergantung pada keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
"Tujuannya tentu untuk merapikan kota agar lebih aman, nyaman, bersih, dan rapi. Kita ingin Pekanbaru ke depan menjadi kota yang semakin tertib," kata Yasser, Rabu 22 Juli 2026.
Politisi PKS itu menilai persoalan PKL selama ini terjadi karena penertiban yang dilakukan belum berjalan secara berkelanjutan. Setelah petugas meninggalkan lokasi, sebagian pedagang kembali berjualan di tempat yang sama sehingga kondisi semula kembali terulang.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Satpol PP dengan perangkat pemerintah di tingkat bawah, seperti camat, lurah, RT/RW, hingga masyarakat sekitar.
"Semua elemen harus bekerja sama agar program ini berjalan dengan baik dan tidak terus berulang. Selama ini setelah dirapikan, beberapa waktu kemudian kembali lagi seperti semula," ujarnya.
Baca Juga
Menurut Yasser, setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga pendekatan penataannya juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dengan melibatkan aparat wilayah dan warga setempat, pengawasan terhadap kawasan yang telah ditertibkan diyakini akan lebih efektif.
Ia juga menaruh perhatian pada penataan kawasan Jembatan Siak yang selama ini kerap dipadati PKL. Menurutnya, kawasan tersebut perlu dijaga agar tetap bersih dan tertata karena merupakan salah satu jalur strategis di Kota Pekanbaru.
"Kalau kawasan Jembatan Siak bersih dan tertata, tentu masyarakat akan semakin nyaman melewati jalan itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meluncurkan Tim Sapa Motoris Satpol PP yang beranggotakan 120 personel. Tim tersebut ditugaskan melakukan patroli setiap hari untuk mengawasi berbagai potensi gangguan ketertiban umum, mulai dari aksi balap liar, keberadaan gelandangan dan pengemis, hingga PKL yang berjualan di lokasi terlarang.
Agung menegaskan penegakan Perda dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Pemko Pekanbaru, kata dia, tidak bermaksud menghilangkan mata pencaharian para PKL, melainkan menata aktivitas perdagangan agar tidak menggunakan trotoar, drainase, maupun bahu jalan.
Sebagai solusi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah lokasi relokasi bagi para PKL, di antaranya kawasan Tugu Keris di Jalan Diponegoro, Jalan Cut Nyak Dien, serta Taman Labuai Purna MTQ di Jalan Jenderal Sudirman. Relokasi tersebut diharapkan menjadi jalan tengah agar para pedagang tetap dapat berusaha tanpa mengganggu fungsi ruang publik dan ketertiban kota.
