8.839 Mobil Dinas di Riau Tidak Taat Pajak, Husaimi: Cermin Buruk Pemerintahan Kita

RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi miris mengetahui banyaknya kendaraan plat merah yang tidak membayar pajak. Padahal, sepatutnya sebagai kendaraan milik negara ini menjadi role model Kepatuhan pajak.

"Pemerintah itu kan harus beri contoh yang bagus bagi masyarakat. Masa iya nyuruh bayar pajak sedangkan mobil operasionalnya (dinas) saja tak bayar pajak," ujar Husaimi, Selasa, 7 September 2021.

Diketahui, sebanyak 8.839 kendaraan plat merah di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau tenyata menunggak bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, berulang kali pejabat negara mengeluhkan pendapatan dari sektor PKB yang rendah.

"Ini lah cerminan buruknya wajah pemerintah kita hari ini. Satu sisi kita kejar pendapatan, tapi satu sisi malah pemerintah tak mau bayar," ujar Husaimi kesal.

Husaimi meminta pendataan yang benar oleh pemerintah. Ia menyebut sejumlah kendaraan plat merah memang sudah dihibahkan tapi tidak jelas siapa yang membayar pajak karena masih plat merah.

"Pernah saya tanyakan, mobil yang dihibahkan ke yayasan, untuk ambulance, itu siapa yang bayar pajak. Sementara statusnya masih plat merah," ungkapnya.

Ia mengingatkan, program pengahapusan pajak yang saat ini tengah diberlakukan memang bertujuan untuk memaksimalkan pajak yang saat ini menunggak, tetapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan untuk tak membayar.

Terlebih lagi kendaraan dinas milik pemerintah, ia menegaskan seharusnya menjadi contoh untuk taat pajak.

"Memang denda pajak dihapuskan sampai November itu adalah langkah bagus, tapi kan tak cukup upaya itu. Pemerintah itu harus jadi contoh baik, bukan contoh buruk," cakapnya.

Ia menegaskan kepada Gubernur Riau, Syamsuar untuk segera mengambil langkah dan memberi ketegasan ke anak buahnya untuk segera membayar pajak mobil dinas sehingga tak memunculkan preseden negatif di masyarakat.

"Bagaimana masyarakat mau bayar kalau dinas saja tak bayar, makanya kalau mau ubah orang, ubah diri sendiri dulu. Kita tekankan ke gubri, agar dinas ini bayar pajak kendaraan," tukasnya.