Ketika Mata Tidak Lagi Bisa Dipercaya: AI dan Krisis Kebenaran di Ruang Publik

Oleh: Miftah Farid dan Diva Putri Damayanti, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Uniska

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pernahkah kita membayangkan suatu keadaan ketika melihat seseorang berbicara melalui video, mendengar suaranya dengan jelas, bahkan menyaksikan ekspresi wajahnya, tetapi ternyata semua itu bukan kenyataan? Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) telah membawa kita pada situasi tersebut. Teknologi kini mampu menghasilkan gambar, video, dan suara yang menyerupai manusia asli dengan tingkat kemiripan yang semakin sulit dibedakan.

Persoalannya bukan semata-mata kecanggihan teknologi, melainkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat memahami dan mempercayai informasi. Selama ini, gambar dan suara sering dianggap sebagai bukti yang kuat untuk meyakinkan seseorang terhadap suatu peristiwa. Namun, ketika keduanya dapat direkayasa melalui teknologi, batas antara fakta dan manipulasi menjadi semakin kabur. Kita sedang menghadapi persoalan yang lebih serius daripada sekadar maraknya hoaks: krisis kebenaran di ruang publik.

Fenomena ini bukan lagi ancaman yang jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pada Juli 2026, beredar video rekayasa berbasis AI yang mencatut sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk kepentingan penipuan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa identitas dan kewibawaan seseorang dapat dimanfaatkan melalui konten visual dan suara yang dimanipulasi. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital pada Oktober 2026 menyatakan bahwa konten buatan AI semakin sulit dibedakan dari materi asli dan tengah mengkaji aturan pelabelan konten AI.

Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, gambar, suara, dan video merupakan bagian penting dari pesan yang membentuk persepsi publik. Masyarakat sering kali lebih mudah mempercayai informasi yang disertai bukti visual dibandingkan penjelasan berbentuk teks. Namun, perkembangan deepfake mengubah asumsi tersebut. Sesuatu yang terlihat nyata belum tentu benar-benar terjadi.

Di sinilah persoalan komunikasi menjadi semakin kompleks. AI tidak hanya digunakan untuk memproduksi konten kreatif, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi palsu, memalsukan pernyataan tokoh, menyebarkan informasi menyesatkan, bahkan memengaruhi penilaian masyarakat terhadap individu maupun institusi.

Ketika sebuah video palsu beredar luas, dampaknya tidak berhenti pada orang yang menjadi korban. Reputasi dapat rusak, hubungan sosial terganggu, kepercayaan terhadap lembaga melemah, dan opini publik terbentuk berdasarkan informasi yang keliru. Lebih berbahaya lagi, konten manipulatif dapat menyebar lebih cepat daripada proses klarifikasi. Akibatnya, ketika kebenaran ditemukan, persepsi masyarakat mungkin telah telanjur terbentuk.

Pemikiran Jürgen Habermas mengenai ruang publik memberikan perspektif penting untuk memahami persoalan ini. Ruang publik idealnya menjadi tempat masyarakat bertukar gagasan, menguji argumentasi, dan membangun pemahaman berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ruang digital saat ini menghadapi tantangan serius ketika percakapan publik dipenuhi konten manipulatif, identitas palsu, dan informasi yang sengaja dirancang untuk memengaruhi emosi.

Masalahnya, masyarakat tidak selalu memiliki kemampuan dan waktu untuk memeriksa setiap informasi yang diterima. Konten yang mengejutkan, mengundang kemarahan, atau membangkitkan rasa takut cenderung menarik perhatian dan mendorong orang untuk segera membagikannya. Dalam situasi seperti ini, viralitas sering kali mengalahkan verifikasi. Informasi dinilai berdasarkan seberapa luas penyebarannya, bukan seberapa kuat bukti yang mendukungnya.

Algoritma platform digital turut memperumit keadaan karena distribusi konten tidak selalu ditentukan oleh kualitas dan kebenaran informasi. Perhatian pengguna menjadi bagian dari mekanisme distribusi. Konten yang memancing interaksi dapat memperoleh jangkauan luas, termasuk ketika isinya belum terverifikasi. Dengan demikian, krisis kebenaran bukan hanya persoalan perilaku pengguna, tetapi juga berkaitan dengan sistem komunikasi digital yang mengatur bagaimana informasi diproduksi, dipilih, dan disebarkan.

Menghadapi kondisi tersebut, meningkatkan literasi digital masyarakat memang penting. Namun, tidak adil apabila seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pengguna. Masyarakat perlu belajar memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan melakukan konfirmasi sebelum menyebarkan konten. Akan tetapi, pengembang AI dan platform digital juga harus bertanggung jawab terhadap teknologi yang mereka sediakan dan distribusikan.

Pelabelan konten buatan AI, penanda asal-usul digital, mekanisme pelaporan, serta sistem penanganan konten manipulatif perlu diperkuat. Langkah pemerintah mengkaji aturan pelabelan konten AI merupakan bagian penting dari upaya tersebut. Namun, kebijakan tidak boleh berhenti pada kewajiban administratif. Harus ada mekanisme pengawasan, transparansi, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban yang jelas ketika teknologi disalahgunakan.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab membangun komunikasi publik yang transparan dan responsif. Ketika muncul video atau informasi yang diduga hasil rekayasa, klarifikasi harus disampaikan secara cepat, berbasis bukti, dan melalui saluran resmi yang mudah diakses. Klarifikasi yang terlambat dapat membuka ruang bagi spekulasi dan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.

Perguruan tinggi, khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi, perlu mengambil peran lebih strategis. Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan media sosial atau mengenali ciri-ciri konten palsu. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan memahami bagaimana pesan dikonstruksi, bagaimana opini publik terbentuk, bagaimana algoritma memengaruhi distribusi informasi, serta bagaimana kekuasaan bekerja melalui produksi dan penyebaran pesan.

Penelitian komunikasi juga perlu bergerak melampaui kajian penggunaan teknologi. Perlu dikaji bagaimana deepfake memengaruhi kepercayaan publik, bagaimana masyarakat memaknai kebenaran visual, bagaimana institusi merespons manipulasi informasi, dan bagaimana etika komunikasi ditegakkan dalam ekosistem digital.

AI pada dasarnya bukan musuh manusia. Teknologi ini dapat membantu pendidikan, pelayanan publik, industri kreatif, dan pengembangan pengetahuan. Namun, kemajuan teknologi tanpa tanggung jawab etis dapat menciptakan ruang komunikasi yang semakin sulit dipercaya. Karena itu, kemampuan teknis harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial.

Pada akhirnya, tantangan terbesar era AI bukan hanya bagaimana manusia mampu menciptakan teknologi yang semakin cerdas, tetapi bagaimana manusia tetap memiliki nalar kritis untuk menguji kebenaran. Kita tidak boleh menjadikan wajah sebagai jaminan identitas, suara sebagai bukti keaslian, atau viralitas sebagai ukuran kebenaran.

Ruang publik membutuhkan lebih dari sekadar informasi yang cepat. Ia membutuhkan informasi yang dapat diverifikasi, komunikasi yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang mampu berpikir kritis. Sebab, ketika mata tidak lagi bisa dipercaya, yang harus diperkuat bukan hanya teknologi pendeteksi kepalsuan, melainkan juga etika, literasi, transparansi, dan akuntabilitas komunikasi.

Di era ketika mesin mampu menciptakan kenyataan semu, kebenaran tidak boleh diserahkan kepada algoritma. Teknologi boleh semakin cerdas, tetapi tanggung jawab untuk membedakan fakta dan kebohongan tetap berada di tangan manusia.