Mengisi Kekosongan, Pasca Gibran Mundur

Oleh Ilham Muhammad Yasir*

RIAU ONLINE, PEKANBARU - PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membawa persoalan ketatanegaraan ke babak baru. Jika sebelumnya perhatian publik tertuju pada kemungkinan pemberhentian melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, kini persoalannya bergeser pada mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dua mekanisme ini memiliki dasar, prosedur, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Dengan pengunduran diri tersebut, proses HMP yang diarahkan untuk memberhentikan Gibran tidak lagi memiliki relevansi terhadap tujuan pemberhentian jabatan. Karena itu, agenda rapat paripurna DPR untuk melanjutkan proses tersebut semestinya dihentikan. Tidak ada lagi kebutuhan membawa pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme Pasal 7B UUD 1945 apabila jabatan yang menjadi objek pemberhentian telah ditinggalkan secara sah. Prosesnya relatif panjang. Namun perkembangan terbaru bukan lagi proses pemberhentian, melainkan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Proses tahapannya lebih singkat.

Kekosongan Jabatan

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan ini merupakan dasar konstitusional bagi pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong di tengah masa jabatan.

Pengunduran diri harus terlebih dahulu dinyatakan secara resmi dan ditindaklanjuti secara kelembagaan sehingga terdapat kepastian mengenai berakhirnya jabatan. MPR perlu memastikan dan mencatat keadaan kekosongan tersebut sebagai dasar dimulainya mekanisme pengisian jabatan. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai kapan tenggang waktu 60 hari sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) mulai dihitung.

Berbeda dengan pengisian jabatan melalui pemilihan umum, pengisian kekosongan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemungutan suara rakyat. Konstitusi memberikan kewenangan pengusulan kepada Presiden dan kewenangan pemilihan kepada MPR.

Presiden Mengusulkan 2 Calon

Tahap berikutnya adalah Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden wajib menyampaikan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

Dengan demikian, Presiden tidak dapat langsung menunjuk seorang Wakil Presiden pengganti. Presiden hanya memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan memilih berada pada MPR. Kedua calon tersebut juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan dilaksanakan sebagaimana diatur Pasal 46 ayat (4) UU MD3.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden merupakan proses konstitusional yang melibatkan dua lembaga negara dengan kewenangan berbeda. Presiden bertindak sebagai pengusul, sedangkan MPR bertindak sebagai pemilih.

Pemilihan oleh MPR

Setelah menerima usulan Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon tersebut. Pasal 46 ayat (5) UU MD3 menentukan bahwa calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut. Mekanisme ini diatur secara tegas dalam Pasal 46 ayat (6) dan ayat (7) UU MD3.

Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 47 UU MD3, sedangkan rumusan sumpah atau janji jabatan terdapat dalam Pasal 48. Penetapan Wakil Presiden terpilih dituangkan dalam Ketetapan MPR sebagaimana ditentukan Pasal 49 UU MD3.

Perlu ditegaskan, Wakil Presiden yang terpilih melalui mekanisme ini tidak memperoleh masa jabatan baru selama lima tahun. Ia hanya melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.

Penutup

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran mengalihkan persoalan ketatanegaraan dari mekanisme pemberhentian menuju mekanisme pengisian kekosongan jabatan. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 tidak lagi menjadi jalur yang relevan untuk memberhentikan pejabat yang telah mengundurkan diri secara sah. Sebaliknya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar utama bagi proses selanjutnya.

Tugas konstitusional berikutnya berada pada MPR dan Presiden. Presiden harus mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memilih dan melantik satu di antaranya dalam tenggang waktu yang ditentukan konstitusi. Mekanisme ini bukan sekadar prosedur pergantian pejabat, melainkan instrumen untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

Pada akhirnya, konstitusi telah menyediakan jalan bagi setiap kemungkinan. Ketika pemberhentian tidak lagi menjadi persoalan, pengisian kekosongan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Semoga.***

 *Praktisi Hukum dan Anggota/Ketua KPU Provinsi Riau 2014 – 2019 dan 2019 – 2024.