Kenapa Romusha, Kenapa Jawa (2)

Penulis: Osvian Putra

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketika pada masa-masa awal proyek-proyek militer itu. Jepang terlihat cukup sukses menggerakkan para pemuda untuk ikut berpartisipasi membantu “saudara tua” itu. Namun, ketika kekalahan demi kekalahan di banyak front pertempuran, masalah mulai timbul. 

Distribusi logistik mulai terhambat dan tersendat karena banyaknya jalur laut yang sudah dikuasai oleh sekutu sehingga kapal-kapal Jepang menjadi kesulitan untuk menempuh rute-rute berbahaya tersebut. Selain logistik, tentu saja keuangan Jepang menjadi tersendat. 

Biaya perang tentu saja tidak sedikit karena wilayah peperangannya yang maha luas, lebih luas dari daratan Eropa. Satu lautan Pasifik! Jumlah pasukan yang lebih dari 6 juta orang itu tentu saja sangat besar! Mungkin sama banyaknya dengan keseluruhan penduduk Malaya pada masa itu. 

Para tentara itu digerakkan Jepang dari negeri mereka untuk disebarkan jauh ke selatan. Mahal tentu saja, belum lagi peralatan perangnya, kapal-kapal serta pesawat serta senjata artileri yang jumlahnya sangat banyak itu pasti memakan biaya yang sangat besar pula.

Akibatnya, jika pada saat perekrutan pertama, di awal para pekerja di proyek-proyek militer Jepang itu dibayar seperti layaknya pekerja borongan di proyek-proyek pembangunan seperti sekarang. 

Ketika keadaan mulai susah itu, pembayaran mulai dipotong, jumlah gaji tidak lagi sesuai dengan yang dijanjikan. Begitu pula asupan makanan, tidak lagi sama dengan masa-masa awal. 

Begitu juga, di Jawa, ketika mulai susah mendapatkan pemuda-pemuda yang mau ikut proyek, maka upaya dilakukan dengan “setengah paksa.” Mulai dari kewajiban setiap rumah tangga yang mempunyai anak laki-laki, wajib “emnyumbangkan satu anak laki-lakinya untuk bekerja membantu Jepang. 

Maka, karena masyarakat mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres, Jepang mulai “main keras.” Mula-mula setengah paksa, tapi akhirnya dipaksa. Modusnya macam-macam; mulai dari kewajiban bekerja di proyek-proyek Jepang 1x setiap minggu, kemudian 1x seminggu, tentu saja tanpa digaji. 

Yang tidak mau? Dipaksa! Modus saat pemaksaan mulai diterapkan macam-macam, misalnya; Jepang mengadakan hiburan layar tancap di sebuah Ku (desa), lalu tiba-tiba para pemuda yang hadir ditangkap. 

Begitu juga misalnya, di perkotaan; Jepang memutar film di bioskop dengan harga tiket yang sangat murah, bahkan (mungkin juga) gratis. Tentu saja orang berbondong-bondong datang, karena hiburan seperti itu tentu saja suatu kemewahan pada saat itu. 

Ketika pertunjukan berakhir, tahu-tahu truk-truk militer telah terparkir di pintu keluar sehingga tentara Jepang tinggal menghalau para pemuda dan laki-laki dewasa untuk naik ke atasnya untuk kemudian dibawa ke lokasi proyek untuk ikut bekerja. Yang tidak mau? Dipaksa! 

Maka, banyak pula waktu itu, misalnya para Kucho (Kepala Desa) yang sudah paham situasi, mengakali kebijakan Jepang itu dengan berbagai macam alibi. Antara lain adalah dengan menyuruh anak-anak atau kemenakannya yang laki-laki untuk segera kawin. 

Dengan status sebagai suami, biasanya mereka bisa ngeles kepada Jepang bahwa mereka tidak bisa berpartisipasi membantu Jepang karena baru (atau sudah) kawin dan punya tanggungan. Maka, sebenarnya ini adalah salah satu penjelasan kenapa dulu orang banyak kawin muda.