Riau Khawatir DBH Migas Terpangkas Hingga Rp 6 Triliun

Plt-Gubernur-Riau.jpg
(INTERNET)

Penulis: Wilna Sari

 

RIAU ONLINE, PEKANBARU -  Pada 2016 ini diprediksi Provinsi Riau bakal kembali kehilangan potensi pendapatan dari Dana Bagi Hasil sektor migas sebesar Rp 6 triliun. Pengurangan tersebut lebih besar dari tahun lalu mencapai Rp 4 triliun.

 

Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan perkiraan tersebut didasarkan pada perkembangan harga minyak mentah di pasar dunia yang terus turun.

 

"DBH yang berkurang ini penyebabnya karena harga minyak anjlok, perkiraan awal mungkin merosot ke posisi Rp 6 triliun, jauh lebih besar dibandingkan 2015 yang juga turun Rp4 triliun," katanya, Jumat (08/01/2016). (KLIK: BUMD Yang Tidak Berkontribusi Didesak Tingkatkan Dividen)

 

Sebelumnya, berdasarkan data Bloomberg dan Morgan Stanley, harga minyak untuk tahun ini diprediksi baru akan kembali pada level 60 dolar AS per barel pada Juli 2016.

 

Adapun asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ini dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 menjadi USD50 per barel dari usulan awal pemerintah USD60 per barel.

 

"Hingga kini pun harganya terus turun sampai US$35 per barel. Dampaknya, peluang pendapatan daerah dari DBH migas diperkirakan terus berkurang," katanya.

 

Dengan demikian, Pemerintah Riau bakal melakukan serangkaian upaya penghematan di seluruh satuan kerja (satker), agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang besar. (BACA: Baru Mendarat di Malaysia, Aktivis HAM Indonesia Dideportasi ke Tanah Air)

 

Langkah konkret itu diwujudkan dalam bentuk efisiensi biaya perjalanan dinas, hingga evaluasi program kerja setiap satker yang masih dapat ditunda atau dibatalkan.

 

“Meski tahun ini terbantu dengan dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) 2015, kami juga tidak bisa gegabah menggunakan anggaran karena situasinya akan berlanjut sampai 2017,” katanya.

 

Untuk saat ini, beberapa satker yang telah mengevaluasi program kerjanya di lingkungan Pemprov Riau yaitu Dinas Kesehatan dan Biro Humas Provinsi Riau.

 

Sementara itu Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masperi mengatakan evaluasi dan efisiensi yang dilakukan pemprov diperkirakan hanya mencapai ratusan miliar dan upaya ini menurut dia, sama sekali tidak mengubah nilai APBD Riau 2016 yang telah disahkan bersama legislatif setempat beberapa waktu lalu.

 

“Belum semua satker yang melaporkan evaluasi dan efisiensi yang akan dilakukan. Kami prediksi nilainya hanya ratusan miliar tidak sampai triliunan,” katanya.

 

Adapun nilai APBD Provinsi Riau 2016 mencapai Rp11,2 triliun dengan rincian belanja langsung senilai Rp 6,2 triliun dan belanja tidak langsung senilai Rp5 triliun. Bila dibandingkan APBD murni 2015 lalu mencapai Rp10,4 triliun, anggaran daerah Riau tahun ini naik Rp 800 miliar lebih.