(riau.go.id)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya ketekoran kas di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp3,33 miliar. Temuan ini disampaikan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov Riau pada Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin, 2 Juni kemarin.
Atas temuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan mengatakan, DPRD Provinsi Riau akan bertanggung jawab terhadap hasil temuan BPK RI. Sesuai dengan waktu yang diberikan BPK, agar temuan-temuan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemprov Riau di 2024 segera diselesaikan dalam waktu 60 hari.
"Kita sudah melihat dan mendengarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan daerah tahun 2024. Memang ada beberapa temuan, seperti tunda bayar di Pemprov senilai Rp1,7 T dan ketekoran kas di Sekretariat DPRD Riau sekitar Rp3,33 M. Tentu kita akan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini sesuai waktu yang ditentukan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mengatakan pihaknya juga meminta agar Pemprov Riau segera menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di Pemprov Riau.
Baca Juga
Menurutnya, Pemprov Riau yang tahun 2024 harus mendapatkan opini keuangan kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, harus banyak berbenah agar untuk penilaian tahun 2025 tidak lagi mendapatkan opini serupa.
"Kita berharap temuan BPK ini segera diselesaikan dan jangan terjadi lagi di tahun 2025. Selama ini Riau selalu mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan sekarang kita dapat WDP. Ini menjadikan catatan penting, ternyata 2024 pengelolaan keuangan tidak baik," jelasnya.
Kade berharap agar Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid yang baru saja dilantik tahun ini dapat menyelesaikan temuan-temuan tersebut. Kemudian, menyelenggarakan pembangunan Riau secara transparan dan baik agar masalah pengelolaan keuangan ini tidak terjadi lagi dan tahun-tahun selanjutnya Pemerintah cukup fokus mencari uang untuk pembangunan.
"Ini baru masalah pengelolaan keuangan, belum mencari uangnya lagi," pungkasnya.
