Soal Larangan Mudik, Hardianto: Pemerintah Jangan Mencla-Mencle!

Hardianto15.jpg
(Sigit Eka Yunanda/Riau online)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyebut kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi musim mudik lebaran mendatang sangat ambigu dan justru meresahkan masyarakat.

"Masyarakat gagal fokus karena pemerintah melarang mudik tapi memperbolehkan wisata," ujarnya.

Hardianto memahami potensi kerumunan yang mungkin ditimbulkan apabila mudik diperbolehkan. Tetapi menurutnya tidak masuk akal saat pariwisata diperbolehkan padahal memiliki potensi kerumunan juga.

"Apa bedanya dengan pariwisata? Emang ada pariwisata yang dibagi per satu jam hanya boleh satu orang saja yang masuk? kan tidak ada, loss semua. Alasannya jangan sampai ekonomi mati? betul, tetapi pariwisata mana yang benar-benar menerapkan protokol kesehatan?," jelas Hardianto.

lebih jauh ia menyebut pemerintah harus kongkret dalam mengambil kebijakan untuk memutus rantai sebaran Covid 19 di musim lebaran ini.


"Jangan mencla-mencle! Kita ingin menyelamatkan masyarakat dan ingin membangun ekonomi, ini bertolak belakang. seharusnya pemerintah bijak dan tegas dahulukan menyelamatkan nyawa masyarakat terutama di momen lebaran," tambahnya.

Hardianto menegaskan pemerintah seharusnya mengambil kebijakan dengan melarang seluruhnya baik mudik maupun wisata.

"Menurut saya menerapkan kebijakan itu jangan separuh-separuh. kalau mudik dilarang ya pariwisata dilarang supaya tidak terjadi potensi kerumunan," tegas Hardianto.

Menurutnya hal ini melukai hati masyarakat yang memandang mudik sebagai kegiatan penting yang mungkin hanya bisa dilakukan sekali setahun.

"Mudik ini tradisi kita bersilaturahmi secara langsung. Apalagi lebaran merupakan momen tahunan. Warga Riau tidak semua orangtua dan keluarganya ada di Riau. ada yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan provinsi lainnya," ungkap Hardianto.

Hal lain yang juga tidak kongkret menurut Hardianto adalah membolehkan mudik dalam provinsi yang menurutnya tidak juga bisa memutus rantai penyebaran covid.

"Di satu sisi, mudik dilarang untuk bisa mencegah penyebaran antar provinsi, tapi kan tidak memutus penyebaran di dalam provinsi. Efektivitas seperti apa yang ingin kita capai? padahal Covid tak mengenal teritorial, Covid itu mengenal manusia," tutup Hardianto.