LAMR Imbau Massa Tak Lagi Gelar Demo UU Cipta Kerja: Kan Sudah Diakomodir

Demo-Cipta-Kerja2.jpg
(DEFRI CANDRA/Riau Online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU: Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengimbau semua pihak di Riau untuk menahan diri berkenaan dengan gelombang aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Senin 5 Oktober 2020 yang lalu.

Menyusul terbitnya surat Gubernur Riau yang isinya meneruskan aspirasi penolakan berbagai komponen masyarakat Riau terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut. 

“Dengan terbitnya surat Gubernur Riau Datuk Seri H. Syamsuar itu, maka baik eksekutif maupun legislatif Provinsi Riau sudah seiya-sekata menyalurkan aspirasi berbagai komponen masyarakat yang menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut,” kata Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Al Azhar dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, Senin petang 12 Oktober 2020 di Pekanbaru.

Menurut Datuk Seri Syahril, oleh karena itu, setelah warkah aspirasi itu diteruskan, LAMR berharap dan mengimbau semua pihak menahan diri sembari menunggu respons Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diketahui, Senin, kemarin, Gubernur Riau Syamsuar menandatangani surat bernomor 560/Disnakertrans/2298 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, meneruskan aspirasi penolakan Serikat Pekerja/Buruh dan elemen Mahasiswa di Provinsi Riau terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja. 

Surat itu terbit setelah Gubernur Riau bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Riau melakukan pertemuan maraton selama sekitar tiga jam dengan berbagai organisasi pekerja/buruh Provinsi Riau. 

Sebelum itu, pada hari Jumat 9 Oktober 2020, DPRD Riau juga sudah menerbitkan surat dengan substansi isi yang sama, yang ditandatangai oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.

Isu unjuk rasa susulan

Menyikapi rencana sebagian komponen mahasiswa dan masyarakat di Riau untuk melakukan unjuk rasa susulan, Selasa, 13 Oktober 2020 yang posternya bertebaran di berbagai grup percakapan

Whatsapp dan media sosial, LAMR menyatakan tidak dapat menghalanginya.

“Sebab unjuk rasa itu adalah hak yang dilindungi undang-undang,” kata Datuk Seri Al azhar. 

Menurut Datuk Seri Al azhar, namun kalau tuntutannya sama, yakni mendesak eksekutif dan legislatif Provinsi Riau untuk meneruskan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja itu ke Presiden RI, hal tersebut sudah diakomodir.

“Kan sudah diakomodir, itulah sebabnya LAMR mengimbau semua kita untuk menahan diri,” tandasnya.

Meskipun demikian, seandainya unjuk rasa itu tetap dilaksanakan, maka LAMR meminta agar itu dilakukan dalam koridor adat dan budaya Melayu yang menjunjung tinggi budi-bahasa, dan terkawal rapi dari bentuk-bentuk tindakan anarkhis yang lebih besar mudharat daripada manfaatnya.

“Ingatlah tunjuk ajar berbentuk gurindam Melayu yang ditulis pujangga Raja Ali Haji, yang antara lain berbunyi: hendak mengenal orang berbangsa – lihat kepada budi dan bahasa; hendak mengenal orang yang baik perangai – lihat ketika ia bercampur dengan orang ramai; hendak jadi kepala – buang perangai yang cela; pekerjaan marah jangan dibela – nanti hilang akal di kepala,” tegas Datuk Seri Al azhar.