Pengendara Mobil Dapat BST di Pelalawan, Janda Sepuh dan Buruh Tani Gigit Jari

Bansos2.jpg
(Riau Online)

RIAU ONLINE, PELALAWAN - Bansos Covid-19 baik dari Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk kuota wilayah Kelurahan maupun Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk kuota wilayah Pedesaan bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan dinilai banyak yang tidak tepat sasaran.

Pasalnya, data yang dikumpulkan Dinas Sosial (Dinsos) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS) di Kabupaten Pelalawan. Media ini menemukan data validasi non-DTKS atau data warga yang benar-benar terdampak COVID-19 berjumlah 2.859 KK yang akan disalurkan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-.

Namun, dari data non-DTKS sebanyak 2.859 KK, itu banyak dikeluhkan masyarakat di berbagai Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, seperti yang di investigasi media ini, di Kecamatan Langgam, Kecamatan Ukui, dan juga Kecamatan Pelalawan.

Di Kecamatan Langgam, disini diceritakan Dayat, warga Desa Segati, Kecamatan Langgam, Pelalawan, Riau kepada RiauOnline.co.id, bahwasannya di Desa nya ada seorang pedagang kecil-kecilan yang jelas-jelas terdampak Covid-19 tersebut, namun hingga penyaluran dana BLT Desa untuk tiga bulan yang berjumlah Rp. 600.000,- per bulannya, itu sampai saat ini belum tersentun bantuan.

"Di RT saya ini, ada dua warga yang seharusnya dalam kriterianya layak mendapatkan bantuan tersebut, seperti keluarga pak Muhamad Hidayat Efendi , istrinya pedagang jajanan anak-anak mengaji, biasanya penghasilan jual belinya mencapai 100 ribu per hari. Namun, lantaran corona ini hanya bisa mendapatkan 30 ribu perhari," ungkap Dayat, baru-baru ini.

Sedangkan pak Muhamad Hidayat Efendi sendiri, tambahnya, hanyalah seorang buruh serabutan. Pada saat rutin bekerja penghasilan bisa mencapai 80 ribu perhari, namun dengan kondisi Covid-19 tersebut penghasilan jadi tak menentu, malahan aktifitas kerjanya bahkan sampai dibatasi.

"Jadi dia lebih sering dirumah dari pada bekerja," tambahnya.

Selain itu, masih satu RT, katanya, masih ada atas nama keluarga Takim, beliau ini bekerja sebagai buruh tani atau mengambil upah mengerjakan kebun orang, namun saat ini mengunggur karena corona tersebut.

"Yang satunya, dulu dia buru tani sekarang penganguran bang, untuk makan saja orang tu susah," bebernya.

Jadi, cerita Dayat, ia sempat mempertanyakan kepada Kepada Desa (Kades) Segati perihal tersebut, namun pada saat itu kadesnya malah menyalahkan RT setempat. Bahkan ironisnya lagi, saat ia melihat yang menerima bantuan BLT Desa tersebut ada menggunakan mobil mewah dan memprotesnya. Malahan, katanya, ia ingin dilaporkan Kades ke kantor Polisi.

"Saat penerimaan BLT tersebut, saya sempat mendatangi kantor Desa Segati, namun pihak Desa menyalahkan RT soal pendataan itu. Jadi saat saya tanya kriteria penerima, karena ada yang memakai mobil saat mengambil bantuan itu yang dapat, saya langsung dimarah-marahi dan akan dilaporkan kepada Polisi. Padahal kita cuma mau mencari titik terang, karena kasihan dengan yang seharusnya mendapatkan bantuan, namun tidak dapat," terangnya, seraya mengatakan sampai saat ini, ia tak ada di apa-apakan karena menyampaikan kebenaran.

Dalam hal ini, pihaknya berharap pihak terkait benar-benar selektif dalam pendataan dan jangan pandang buluh terhadap warga yang terdampak COVID-19 tersebut.

"Atas nama warga negara Indonesia, kita menuntut keadilan. Negara ini hukan untuk satu golongan, namun untuk bersama," pungkas Dayat, berharap.

Setelah itu, dari data penerima BST di Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, warga yang tidak ingin menyebutkan namanya kepada media ini, mengatakan, di tempatnya malah ada beberapa warga yang mempunnyai gelar haji dan hajjah yang menerima BST tersebut.

"Banyak yang tidak tepat sasaran kami lihat, bahkan dari Penerima BST 600 ribu itu, ada yang bergelar haji dan hajjah. Bahkan ada yang mempunyai kontrak pontoon di PT. RAPP yang menerima BST itu," kesalnya, kepada RiauOnline.co.id.

Hal yang sama juga disampaikan warga Kecamatan Ukui, bahwasannya warga disekitarnya yang sudah berumur 60 tahun dan sudah 8 tahun menjanda, jangankan untuk mecukupi makanan kebutuhan sehari-hari, dirumahnya saja sampai saat ini belum ada merasa penerangan listrik.

"Ibuk Sediana ini sudah 8 tahun menjanda, makannya saja susah. Bahkan biasanya dibantu dari uluran tangan para tetangga, disini kita sangat menyesalkan kenapa sampai saat ini BLT Desa tidak tidak terdata ibu ini. Padahal KTP dan KKnya lengkap," terang, warga Ukui, yang enggan namanya disebut.

Dalam hal ini, ia juga mengutarakan, harapan akan bantuan terhadap masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19 tersebut, bisa tepat sasaran dan dapat di pertanggung jawabkan.

"Kita berharap sekali, ibuk ini bisa diperhatikan. Dan jangan tebang pilih dalam mendata, kalau perlu minta pertanggung jawaban terhadap data penerima BLT di tempat kami ini, karena masih banyak data yang dilapangan tempat kami tidak tepat sasaran. Malahan orang yang berpenghasilan lebih bisa dapat dan sembakonya bertubi-tubi," tegasnya kepada RiauOnline.co.id.

Untuk di ketahui, dari data yang dirangkum RiauOnline.co.id di lapangan, untuk tahap awal Pemkab Pelalawan sudah mengumpulkan data DTKS dan non-DTKS sebanyak 43.000 Kk. Dan dari data ini untuk rincian data non-DTKS atau regulasinya diperuntukan bagi yang terdampak COVID-19 berupa BST Kelurahan dan BLT Pedesaan, yang sampai saat ini belum di ketahui validitasnya, karena masih menunggu data penambahan dan perubahan.

Dan dari data yang seharusnya layak mendapat Bonsos terdampak COVID-19 itu, masih banyak dijumpai Kecamatan lain dilapangan, namun itu semua sebagian kecil yang bisa didata dari laporan warga setempat.

Sementara itu, saat hal ini dikonfirmasi kepada Dinas Sosial Pelalawan, Tengku Mukhtarudin, mengatakan bahwa data DTKS dan non-DTKS sebanyak 43.000 tersebut, di data dari Kelurahan dan Desa Se Kabupaten Pelalawan.

"Data tersebut, kita ambil lansung dari Lurah dan Desa," ungkapnya.

Saat ditanyakan, perihal banyak yang tidak tepat sasaran soal penerima bantuan tunai terdampak COVID-19 itu, ia mengakui jika memang ada yang tidak tepat, dan pihaknya akan melakukan verifikasi nantinya.

"Ya ada lah, namun nanti akan kita verifikasi ulang, mana yang tidak tepat akan kita masukkan dan keluarkan lagi," ujarnya kepada RiauOnline.co.id