Penanganan Covid-19, Kapitra: Presiden Terbebani Menteri

Kapitra.jpg
(Tanjung)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Politisi PDIP sekaligus pengacara kondang, Kapitra Ampera meminta ketegasan Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang 'membangkang' kebijakannya karena mereka ini sudah menambah beban Jokowi.

"Presiden sudah lah memikirkan Covid-19, sekarang malah menteri menambah bebannya. Presiden sibuk membantu rakyat. Menterinya malah kadang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Kapitra, Kamis, 23 April 2020.

Tumpang tindih ini menjadi pemicu sinisme masyarakat kepada Presiden, terutama menteri perhubungan yang membiarkan orang lain masuk ke Indonesia, termasuk tenaga asing.

Padahal, sejauh ini kinerja presiden menurut Kapitra sudah cukup baik, namun yang menjadi kendala adalah para menterinya yang membelok dari perintah Jokowi, sehingga menciptakan debatable di masyarakat.

"Ini harus dibenahi, Presiden harus punya kendali, presiden sekarang hilang kendali atas bawahannya. Presiden bilang a, menterinya bisa saja bilang c atau d. Padahal menteri itu harus full loyality, jangan seperti sekarang yang merasa full power sehingga membantah presiden," jelasnya.

Kapitra juga menyinggung masalah efisiensi anggaran, dimana anggaran seperti pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON), pembangunan ibu kota baru harus ditunda dulu. Karena tidak elok pemerintah menggelontorkan dana kesana sementara rakyat kelaparan.

"PON, ibukota baru, jangan dikejar ke sana, ada 900 Triliun anggaran dari sana, fokus ke Covid-19 saja, presiden harus tegas, garis komando harus jalan, presiden bilang A sampai ke desa harus A," tuturnya.

Kebijakan presiden, lanjutnya, harus seperti paralon yang lurus. Jangan ada defiasi oleh menteri, apalagi presiden pernah bilang cuma ada visi presiden, bukan visi menteri.

Disinggung apakah perlu dilakukan reshuffle terhadap menteri yang membangkang ini, ditegaskan Kapitra presiden harus mengevaluasi semua menterinya, namun itu bisa dilakukan nanti, sekarang fokus menangani Covid-19 saja.

"Mereka ini harus diperingatkan dulu, kalau sudah diperingatkan baru di-reshuffle, mungkin ini karena Covid makanya belum ada (reshuffle)" tutupnya.