Sosialisasi PSBB Pekanbaru Lamban, Pemko Harus Libatkan Publik

Wako-Firdaus-jemput-SBY.jpg
(Hasbulah Tanjung)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Setelah keluarnya surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Kota Pekanbaru, 12 April lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Riau Melawan Covid 19, menilai sosialisasi terkait PSBB oleh Pemerintah Kota Pekanbaru lamban.

Dari awal Pemko Pekanbaru dalam menyusun PSBB tidak pasrtisipatif dan menutup ruang bagi masyarakat untuk berikan masukan atau rekomendasi, “PSBB muncul versi pemerintah, mereka tidak membuka ruang untuk publik terlibat, ini akan berdampak pada penerapan kebijakan di lingkungan masyarakat,” Kata Ahlul Fadli, Koordinator Riau Melawan Covid 19 Riau.

Menurutnya di tingkat masyarakat masih awam dengan kebijakan PSBB, serta waktu untuk sosialisasi terbatas. Masyarakat perlu wadah informasi yang terpercaya dengan narasi yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. “Kita melihat belum merata sosialisasi dan belum ada panduan bagi RT/RW melakukan penanggulangan Covid melalui surat edaran pemerintah kota, ini bertujuan memudahkan warga untuk bertindak lebih awal dalam penanggulangan covid 19,” Ujar Ahlul Fadli.

Ahlul mengatakan, RT dan RW harus melakukan koordinasi secara online kepada warga, mendata warga yang menjukkan gejala COVID 19, berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat, membuat papan informasi terkait cara isolasi di rumah, membuat protocol keamanan, donasi warga untuk pasien, mengedukasi warga agar tidak memberikan stigma buruk pada keluarga dan pasien.

Koalisi juga medesak Pemko Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan masal dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR). “Kebutuhan ini mendesak di Pekanbaru agar hasilnya bisa menekan penyebaran COVID 19 agar tidak meluas.”

Selain itu, Pemko Pekanbaru harus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi terhadap warga yang terdampak COVID 19, seperti bantuangn sembako bagi kelurga pasien, pekerja rentan, keluarga yang kurang mampu, memberikan stimulus bagi pelaku UKM dan sektor jasa.

“Dengan kondisi sekarang sosok pemimpin harus melindungi rakyatnya, menjaga kampungnya serta memberikan rasa aman ini sesuai dengan nasehat Tenas Effendi dalam Tunjuk Ajar Melayu untuk pemimpin,” Tegas Ahlul Fadli.

Dalam PSBB perlu transparansi dalam penggunaan anggaran agar kepercayaan masyarakat terjaga, selain itu keterlibatan lembaga social, relawan dan sektor swasta. Ini mambantu pemerintah dalam memberikan edukasi secara merata di kota Pekanbaru. (rls)

-->