Soal Jalan Rusak, Syahrul Aidi: Perwakilan Kementerian Harus di Riau

syahrul-aidi-pks.jpg
(hasbullah)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota komisi V DPR RI, Syahrul Aidi memastikan pada tahun-tahun selanjutnya jalan nasional yang ada di provinsi Riau akan mendapatkan perhatian lebih serius dari Pemerintah Pusat.

Politisi PKS ini menerangkan, sebelumnya komisi IV DPRD Riau sudah menyampaikan berbagai persoalan jalan nasional yang rusak di masing-masing Dapil mereka.

Mantan anggota DPRD Kampar ini mengatakan, banyaknya jalan Riau yang rusak dikarenakan Balai Jalan yang merupakan perpanjangan tangan KemenPUPR berkantor di Sumatera Utara.

"Salah satu solusi yang paling strategis adalah bagaimana perwakilan kementerian ini tidak lagi menginduk ke Sumut. Harus ada perwakilan kementerian PUPR yang berkantor di Riau," kata Syahrul, Sabtu, 25 Januari 2020.

Selama ini, setiap kerusakan jalan di Riau hanya disampaikan kepada Satuan Kerja (Satker) Balai Jalan yang nantinya akan meneruskan laporan ke Balai Jalan di Sumatera Utara.

"Di Riau ini hanya Satker, kwewenangannya di Sumut. Satker hanya mengusulkan ke Balai, sementara kementerian menerima laporan dari Balai," ujarnya.

Terkait pembentukan Balai baru di Riau, Syahrul sudah mengkomunikasikan dengan Menteri PUPR, Basuki dan permintaan sudah di terima, tinggal tahapan di Menpan RB karena berkaitan dengan penambahan jabatan.

Syahrul memaparkan, total jalan nasional yang ada di Riau - Sumut berjumlah total sepanjang 3300 km, 1300 km berada di wilayah Riau.

"Logikanya serapan anggaran di Balai itu harus sepertiga nya untuk Riau, tapi kemarin saya cek tidak sampai sepertiga untuk Riau. Makanya, harus ada Balai Jalan di Riau supaya ada anggaran sendiri," pungkasnya.

Selain itu, DPRD Riau juga menyampaikan berbagai aspiasi diantaranya meminta menaikkan status jalan provinsi menjadi nasional karena memang sudah memenuhi kriteria, seperti di Rantau Berangin dan Dumai.