Dinasti Jabatan, Ombudsman: Kepala Daerah Harus Transparan

ombudsman.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Ombudsman Perwakilan Riau, Deny Rendra menilai dinasti kekuasaan yang tengah dibangun Gubernur Riau Syamsuar dan Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya berpotensi merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Deny dalam Diskusi Publik yang ditaja Ilmu Pemerintahan Universitas Riau bertema

"Menakar Kinerja Birokrasi Pasca Mutasi'" di Teras 66 Taman Karya, Rabu, 15 Januari 2020.

Sesuai dengan amanat UU dan PP terkait reformasi birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melayani masyarakat yang berada di wilayah kerjanya. Pelayanan ini diawasi oleh internal dan eksternal.

Yang pertama dari Internal, yakni diawasi oleh Inspektorat. Sementara dari eksternal dilakukan oleh Ombudsman, DPRD dan Masyarakat.

"Kalau misalnya ada pelayanan yang merugikan masyarakat. Kemana masyarakat mengadu? Mau laporkan ke atasannya? Gimana atasan menindaklanjuti itu kalau ASN bersangkutan ada di posisi aman," kata Deny.

Akibatnya, pengaduan ini tidak bisa ditindaklanjuti karena kepala daerah, sekda maupun atasan dari ASN itu tidak akan bisa menegur.

Kemudian, Deny juga menyinggung tentang politisasi birokrasi masih terjadi hingga hari ini di setiap Pilkada. Menurutnya, birokrat tidak akan bisa lepas dari politik kepala daerahnya.

"Memang ASN ini tidak boleh berpolitik praktis. Tapi di satu sisi, mereka terbawa-bawa di Pemilu. Kalau di Pileg dan pilpres mungkin tidak berkaitan langsung. Kalau di Pilkada pasti terbawa," tegasnya.

"Para ASN ini pasti berpikir, 'kalau tak dibantu, nanti saya digeser, kalau tak dibantu nanti yang lain bantu, yang membantu akan menggeser saya'. Akhirnya mereka harus ikut kan," pungkasnya.

Untuk meminimalisir keributan yang terjadi di tengah masyarakat, Ombudsman menyarankan agar Gubernur, Sekdaprov, maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus melakukan tranparansi.

"Kalau kepala daerah mau lepas dari asumsi negatif, ya harus transparansi. Banyak syarat yang harus dipenuhi kalau mau menjadi pejabat itu. Kalau itu sudah dilakukan, kegaduhan seperti ini tidak akan terjadi," tutupnya.a