Aktual, Independen dan Terpercaya


Pendapatan Daerah Tidak Meningkat, Dewan Tuding Bapenda Tidak Bekerja

asri-auzar-dewan-riau.jpg
(Hasbullah)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar menuding Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi Riau tidak bekerja karena selama beberapa tahun belakangan pendapatan Riau tidak kunjung terjadi peningkatan.

"Ada meningkat, tapi cuma nol koma sekian persen saja. Bukan tidak maksimal, tapi tidak bekerja," tegas ketua DPD Demokrat Riau ini, Rabu, 27 November 2019.

Bapenda katanya, harus bisa menggali pajak daerah yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), apalagi sektor Migas yang selama ini menjadi sumber dana Riau tidak lagi bisa diharapkan seperti dulu.

"Pak gubernur harus tekan Bapenda ini, mereka harus jemput bola, jangan hanya tunggu menunggu saja," tuturnya.

Dicontohkannya, saat ini ada satu juta lebih kendaraan yang tidak menyetorkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga ini menjadi tugas utama Bapenda dalam memaksimalkannya.

"Saya juga sudah bicara dengan Kapolda, kita akan membentuk satu tim bersama Samsat untuk menjemput pajak ini sampai ke kecamatan, mungkin 1,6 juta kendaraan ini bisa dipungut dengan kita datangi rumahnya," tambahnya.

Kemudian dari sektor pajak air permukaan, Asri juga melihat Bapenda tidak bekerja dengan maksimal, padahal sektor ini menurut Asri berpotensi meningkatkan PAD.

Selain itu, Asri juga meminta kepada Pemprov Riau agar bisa memaksimalkan aset-aset Riau yang seharusnya bisa produktif, namun hari ini masih membebani APBD.

"Ada ribuan aset di Riau ini tak tahu di mana tempatnya dan siapa yang mengambil. Gubernur harus menelusurinya, kami di DPRD Riau juga akan membentuk Pansus nanti," pungkasnya.

Bagi aset yang harusnya bisa mendatangkan PAD seperti GOR Gelanggang Remaja dan gedung-gedung lainnya, DPRD Riau akan memberikan pengawasan melekat.

"Misalnya gelanggang remaja, sudah disewakan tapi kita masih mengeluarkan anggaran pendapatan," tambahnya.

Jika ada aset di luar Pekanbaru, menurut Asri sebaiknya dihibahkan saja kepada pemerintah daerah setempat agar tak lagi membebani biaya perawatan di APBD Riau.