GMP2R Desak LAM Pekanbaru Cabut Gelar Adat Firdaus, Ini Alasannya

Demo-firdaus.jpg
(Hasbullah)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Puluhan masyarakat Pekanbaru yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Riau (GMP2R) kembali mendatangi kantor Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru, Rabu, 2 Oktober 2019.

Kedatangan mereka masih sama dengan kedatangan beberapa hari yang lalu, di mana massa mendesak LAM mencabut gelar adat yang selama ini disandang oleh Walikota Pekanbaru Firdaus.

"Pak firdaus walikota Pekanbaru diduga telah korupsi ganti rugi lahan 800 milyar, anak-anaknya main proyek Penunjukkan Langsung (PL) puluhan milyar," kata salah seorang orator.

Selain itu, massa juga mengecam tindakan Firdaus yang kabur ke Kanada saat ratusan ribu masyarakat Pekanbaru menghirup asap beracun Karhutla dan ribuan masyarakat terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Sambil berorasi, massa membawa spanduk bertuliskan " Diduga Karena Tuntutan Istri Muda Viki Rahmawati Walikota Pekanbaru Terlibat Korupsi". Spanduk tersebut juga memuat foto selfie Firdaus dan Istri mudanya.

"Hasil korupsi itu untuk istri mudanya di Jakarta," tambah orator.

Massa mendesak LAM untuk mencabut gelar adat ini karena apa yang dilakukan Firdaus selama ini sangat bertentangan dengan norma dan adat yang berlaku di bumi Melayu.


Hingga berita ini diturunkan, massa masih beraksi di balai adat LAM Pekanbaru. Salah seorang perwakilan LAM membawa massa ke dalam ruang untuk beraudiensi dengan pengurus LAM Pekanbaru.

Massa Jumpai Tokoh LAM

Jenderal lapangan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Riau (GMP2R), Miki Rinaldi membeberkan alasan pencabutan gelar adat Walikota Pekanbaru Firdaus.

Usai menjumpai tokoh-tokoh masyarakat di LAM Pekanbaru, Kepada Riau Online Miki mengatakan pencabutan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, sudah sangat banyak 'dosa' yang sudah dilakukan Firdaus selama menjabat di Pekanbaru.

"Perilakunya selama ini tidak mencerminkan gelar adat yang disandangnya," tegas Miki, Rabu, 2 Oktober 2019.

Alasan pertamanya adalah Firdaus dianggap tidak memiliki tanggungjawab moral sebagai pemimpin, pasalnya saat masyarakat Pekanbaru tengah dilanda kabut asap tebal, Firdaus malah kabur ke Kanada.

"Entah apalah bahasanya, mungkin bahasa Pemko itu dinas luar. Tapi sebagai pemimpin dia harus bertahan di Riau, dan dia juga tidak memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat di tengah kabut asap," tambahnya.

Tak hanya itu, Firdaus juga diduga memperkaya diri sendiri dan kolega-koleganya. Karena berdasarkan temuan GMP2R, keluarga Firdaus memanfaatkan kekuasaan Firdaus untuk mendapatkan sejumlah proyek di lingkungan Pemko.

Buktinya, sambung Miki, anak kandung Firdaus bernama Al-Farabi dan keponakan Firdaus bernama Lutfi bermain di beberapa proyek APBD Pekanbaru.

"Laporannya sudah kami antarkan ke Diskrimsus Polresta. Jalan Lingkar 70 itu pemenang tendernya keponakan Firdaus. Proyek Penunjukkan Langsung (PL) tahun 2017 dikuasai oleh anaknya," pungkasnya.

Miki melanjutkan, pembebasan lahan kantor Pemko yang baru di kecamatan Tenayan Raya juga diduga ada kasus korupsi senilai Rp 800 Milyar.

Pihaknya, kata Miki, tidak melarang keluarga Firdaus main proyek tapi jangan main di Pekanbaru dan memanfaatkan kekuasaan dari Firdaus selaku Walikota Pekanbaru.

"Silahkan jadi kontaktor tapi di luar Pekanbaru, di Jambi, Medan atau Jakarta. Jangan manfaatkan kekuasaan," tutupnya.