Soal Banjir Pekanbaru, Firdaus Disebut Tak Pernah Koordinasi Dengan DPRD Riau

Banjir-Sulap-HR-Soebrantas-Jadi-Sungai.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/RICO MARDIANTO)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Firdaus ternyata selama ini tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD Riau terkait penanganan banjir yang kerap diderita oleh masyarakat Pekanbaru.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Riau dapil Pekanbaru, Taufik Arrakhman, menurut Politisi Gerindra ini Pekanbaru merupakan kota yang besar sehingga tidak bisa membangun sendiri.

Taufik mengatakan, meski jumlah penduduk Pekanbaru semakin meningkat, namun hal tersebut tidak linier dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru.

"Pertama kita ucapkan Pekanbaru, sebagai kota yang berkembang pesat, tapi harus disadari juga kelemahan disini, dimana penataan kota semakin tidak baik, terutama drainase dan saluran air," ujar Taufik, Minggu, 23 Juni 2019.

Diakui Taufik, kota sebesar Pekanbaru memang harus membutuhkan bantuan dari pemerintahan diatasnya, yakni Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat melalui DPRD Riau dan DPR RI dapil Riau.


"Saya sebagai anggota DPRD Riau dapil Pekanbaru sama sekali tidak pernah diajak bagaimana membangun kota ini, tapi ya sudahlah semua sudah lewat," tuturnya.

Firdaus, lanjutnya, masih memiliki waktu selama tiga tahun lagi dan di hari ulang tahun Pekanbaru saat ini, sehingga ia berharap agar Firdaus menjalin komunikasi dengan wakil rakyat di parlemen.

"Masih ada waktu 3 tahun lagi. DPRD Riau ada yang baru lagi, harusnya bisa disadari bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri, koordinasi yang saya harapkan nanti," ulasnya.

Taufik sendiri, sudah berupaya melakukan pembangunan semampunya melalui aspirasi yang ia terima dari masyarakat Pekanbaru melalui berbagai kegiatan, termasuk dalam kegiatan reses.

"Saya beberapa kali memberi dukungan kepada Pekanbaru melalui reses. Apa yang masyarakat disampaikan, kita teruskan ke Pemprov. Itu yang sudah kita lakukan," tutupnya.

Sebelumnya, Firdaus menyatakan bahwa permasalahan banjir tidak mampu ia tangani sendiri, namun membutuhkan koordinasi dengan Pemprov Riau dan juga kabupaten tetangga yakni Pemkab Kampar.