ISPA di Riau Capai 1.377 Kasus, DPR Dorong Sekolah Terdampak Karhutla Diliburkan Sementara

RIAU ONLINE - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Provinsi Riau mencapai 1.377 kasus sepanjang 1-19 Agustus 2026. Pada periode yang sama, tercatat 34 kasus asma, 19 kasus iritasi kulit, 6 kasus konjungtivitis, dan 12 kasus pneumonia.

Tak hanya Riau, kenaikan kasus ISPA juga terjadi di Kalimantan Barat sepanjang 1 Januari hingga 7 Agustus 2026, yakni mencapai 151.965.

Menyusul meningkatnya kasus gangguan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak karhutla tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mempertimbangkan peliburan sekolah sementara di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebijakan itu dinilai perlu diterapkan apabila kabut asap membuat kualitas udara berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan anak-anak.

"Melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang dapat menimbulkan kabut asap dan menurunkan kualitas udara, pemerintah perlu mempertimbangkan libur sekolah secara sementara di wilayah yang terdampak, khususnya apabila kualitas udara sudah berada pada tingkat yang tidak sehat bagi anak-anak," kata Lalu, Jumat, 21 Agustus 2026, dikutip dari kumparan.

"Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas. Peliburan sekolah bukan berarti menghentikan proses pendidikan. Kebijakan ini dapat dilakukan sebagai langkah perlindungan sementara, dengan pembelajaran tetap dilaksanakan melalui metode daring atau penugasan dari rumah apabila kondisi memungkinkan," tambahnya.

Menurut dia, peliburan sekolah tidak berarti menghentikan proses pendidikan. Selama kondisi memungkinkan, pembelajaran dapat dialihkan melalui metode daring atau penugasan dari rumah.

Lalu Hadrian menilai keputusan untuk meliburkan sekolah harus berdasarkan kondisi di masing-masing wilayah. Pemerintah perlu mempertimbangkan data kualitas udara, tingkat paparan asap, serta rekomendasi dari instansi kesehatan dan kebencanaan setempat.

"Intinya, ketika kualitas udara sudah mengancam kesehatan, melindungi anak-anak bukan berarti mengabaikan pendidikan. Justru memastikan mereka tetap sehat adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga keberlangsungan pendidikan," jelasnya.