Pemda Diminta Turun Tangan Sidak Dapur MBG, Termasuk Pukul 2 Pagi

Dapur-MBG.jpg
Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis (Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

RIAU ONLINE - Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk turun langsung mengontrol kualitas masakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk kolaborasi ketat antara jajaran pemda dan Forkopimda di seluruh wilayah.

Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa wajib diperiksa secara berkala dengan jadwal yang tidak dibocorkan. Ketegasan pengawasan di lapangan menjadi kunci utama agar sajian untuk masyarakat selalu aman.

Kepala BGN Sudaryono bahkan mendorong pimpinan daerah berani menerobos masuk area pengolahan makanan pada jam-jam tak biasa. Kehadiran petugas secara mendadak di waktu subuh dapat membongkar kondisi riil operasional yang sebenarnya.

“Memohon kepada kepala daerah, Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin, 5 September 2026, dikutip dari Suara.com.

Langkah sidak subuh tersebut bukan cuma menilai kelayakan bangunan atau kebersihan fisik ruang masak. Pemerintah daerah mesti memantau kelancaran seluruh tahapan distribusi dari hulu sampai ke tangan anak sekolah.

Guna mempermudah kontrol lapangan, instansi pusat menyuplai instrumen penilaian resmi bagi setiap tim pemeriksa. Berkas laporan mendalam itu bakal menjadi rujukan penting dalam mengevaluasi efisiensi program secara nasional.



“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,” ucap Sudaryono.

Keberadaan panduan baku ini memandu setiap pejabat daerah agar tidak salah fokus sewaktu memeriksa tempat masak. Semua temuan mengejutkan di lapangan bisa langsung dikirim ke pusat sebagai bahan pembenahan sistemik.

Sudaryono menegaskan bahwa pengawalan ketat operasional gizi merupakan tanggung jawab bersama yang wajib dipikul instansi daerah. Keselamatan penerima manfaat bergantung sepenuhnya pada ketelitian kontrol berkala di tingkat lokal.

Mengandalkan laporan tertulis di atas meja terbukti tidak cukup untuk menangkap kejanggalan di lapangan. Kunjungan fisik secara spontan bakal membongkar aneka kendala tersembunyi yang kerap luput dari pemantauan rutin.

“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan, tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono.

Pemeriksaan mendalam ini membedah higienitas pengolahan, ketepatan waktu pekerja, hingga respons langsung siswa penerima makanan. Hasil temuan menyeluruh tersebut menjadi landasan perbaikan mutlak agar mutu sajian terus meningkat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan agenda prioritas nasional yang memerlukan jaminan kebersihan dan nutrisi tingkat tinggi. Keterlibatan aktif pemerintah daerah beserta jajaran Forkopimda menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga kualitas nutrisi serta keamanan pangan bagi jutaan anak di Indonesia.

 

Previous posts

Empat Opsi Putusan MK