Bongkar Muat beras Bulog/Bulog (Bulog)
Senin, 12 Januari 2026 16:36 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Pemerintah menargetkan kebijakan beras satu harga nasional mulai diterapkan pada 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam rapat di kantor Kemenko Pangan, Senin, 12 Januari 2026.
Zulhas menyampaikan, konsep beras satu harga akan meniru kebijakan BBM satu harga, di mana biaya transportasi akan ditanggung pemerintah. Dengan begitu, tidak ada lagi disparitas harga beras antardaerah.
"Kita ingin harga beras itu satu harga, seperti bensin, di mana pun berada," kata Zulhas, dikutip dari KUMPARAN.
Zulhas menuturkan, skema beras satu Harga ini dirancang agar harga beras di seluruh wilayah dapat dijual dengan harga yang sama, tanpa dibebani ongkos distribusi.
Zulhas juga menjelaskan bahwa selama ini Perum Bulog dinilai tidak memiliki ruang finansial yang cukup untuk menutup biaya distribusi, terutama ke wilayah dengan ongkos logistik tinggi seperti Indonesia Timur. Sehingga, pemerintah perlu melakukan penguatan terhadap Lembaga tersebut.
Zulhas menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat di wilayah timur Indonesia terus membayar beras lebih mahal dibanding daerah lain. Karena itu, Bulog akan kembali diberi peran mengambil margin usaha agar mampu menjalankan penugasan distribusi nasional.
Baca Juga
"Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal," ujarnya.
Dalam rapat lintas kementerian yang dipimpin Zulhas, pemerintah menyepakati penyesuaian margin fee Bulog menjadi 7 persen.
Angka ini lebih rendah dari usulan awal 10 persen, tetapi dinilai cukup untuk menopang operasional Bulog sekaligus menjamin berjalannya program beras satu harga. Margin fee tersebut terutama akan digunakan untuk menutup biaya transportasi dan menjaga stabilitas harga beras di seluruh Indonesia.
Selain kebijakan harga, pemerintah juga menyiapkan langkah penguatan stok nasional. Panen raya pada 2026 diperkirakan datang lebih cepat, mulai Februari, dengan produksi beras yang diproyeksikan meningkat sekitar 5-10 persen.
Seiring peningkatan produksi, pemerintah menargetkan cadangan beras nasional mencapai 4 juta ton hingga 2029. Untuk mendukung target tersebut, kapasitas penyimpanan Bulog akan diperluas melalui pembangunan gudang baru.
Saat ini jumlah gudang Bulog sekitar 1.500, menyusut dibandingkan sebelumnya 1.900. Sehingga pemerintah berencana menambah sekitar 100 gudang baru, sekaligus memanfaatkan Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan Merah Putih sebagai gudang penyangga.
Pembangunan gudang dan koperasi ini akan dipercepat dengan melibatkan Agrinas Pangan serta TNI agar bisa selesai dalam waktu singkat.
Terkait harga jual, pemerintah akan menyederhanakan klasifikasi beras di pasaran. Untuk beras premium, harga berada di kisaran Rp 14.900 per kilogram, sementara beras medium sekitar Rp 13.500 per kilogram. Sedang beras SPHP Bulog yang disubsidi akan dijual lebih murah untuk masyarakat.
"Kalau ada subsidi, itu bisa dijual Rp11.000 sampai Rp12.000," pungkasnya.
