RIAU ONLINE - Pembangunan jembatan yang menghubungkan Melaka, Malaysia dengan Dumai, Indonesia tengah direncanakan Pemerintah Melaka. Anggaran yang disiapkan sebesar RM 500 ribu atau sekitar Rp 2,04 miliar khusus untuk kajian tersebut.
Anggaran yang dialokasikan tersebut akan diberikan pada perusahaan konsultasi untuk melakukan kajian dari aspek teknis, ekonomi, dan logistik.
Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, mengusulkan jembatan sepanjang 47 km akan terbentang dari Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, Malaysia dengan Indonesia, seperti dilaporkan Free Malaysia Today, sebagaimana dikutip dari jaringan RIAU ONLINE, kumparan, Senin, 22 Desember 2025.
Saat ini, terdapat lahan seluas 5.000 hektare di Masjid Tanah, Melaka, yang akan diubah menjadi kawasan industri baru. Rauf menilai, hal itu bisa membawa dampak positif untuk perekonomian Melaka.
Sementara, laman resmi Pemkab Bengkalis menyebutkan jembatan tersebut akan menghubungkan Melaka dengan Dumai. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kota Dumai, serta Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) telah melakukan pertemuan focus group discussion (FGD) terkait rencana pembangunan jembatan tersebut pada Rabu, 22 Oktober 2025 di Dumai.
Pertemuan itu membahas berbagai aspek penting dalam studi kelayakan, di antaranya kajian finansial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan sosial. Turut pula dibahas proyek pembangunan Jembatan Dumai–Melaka memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di bidang ekonomi, transportasi, dan teknologi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut akan mempercepat perekonomian masyarakat di pesisir Riau, utamanya di Bengkalis dan Dumai.
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas regional dan membuka jalur strategis baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.
Meski begitu, proyek jembatan yang tengah dalam perencanaan tersebut masih menuai kritik dari Malaysia. Ketua oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, yang mempertanyakan tujuan dan kelayakan usulan pembangunan jembatan tersebut.
“Kenyataannya, belanja pemerintah Melaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja kita memerlukan bantuan federal, bagaimana mungkin kita mendanai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” kata Yadzil.
Yadzil juga menilai wilayah Indonesia yang akan dihubungkan oleh jembatan tersebut bukanlah pusat ekonomi utama. Dengan begitu, kemungkinan besar jembatan tersebut nantinya hanya akan memberikan imbal hasil yang minim bagi Melaka.
“Dan jika konsesi itu gagal, pemerintah pada akhirnya akan dipaksa menyelamatkan proyek tersebut dengan dana publik. Dalam semua skenario, rakyatlah yang menjadi korban,” ujarnya.

