Pemprov Sumbar Minta Penyalur Bantuan Wajib Koordinasi Lewat Posko

Pemprov-Sumbar-Minta-Penyalur-Bantuan-Wajib-Koordinasi-Lewat-Posko.jpg
Distribusi bantuan oleh BNPB bagi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat. (Istimewa)

RIAU ONLINE, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi  meminta semua pihak yang akan memberikan dukungan logistik terlebih dahulu berkoordinasi melalui pos komando (posko).

Arry menuturkan, hal ini bertujuan agar pendistribusian bantuan tidak duplikasi dan tepat sasaran. Arry mencontohkan bantuan yang tersalurkan ke Malalak, namun di wilayah sekitar juga banyak warga yang juga membutuhkan bantuan. 

“Melalui konferensi pers ini, harapannya kepada siapa pun pihak yang akan menyalurkan bantuan tolong berkoordinasi dengan posko setempat,” tutur Arry, Selasa, 2 Desember 2025.

Arry menegaskan, jika ada bantuan yang akan disalurkan sendiri juga harus berkoordinasi dengan posko, sehingga bantuan yang telah disalurkan terdata atau tercatat dengan baik. 

“Silakan kalau menyalurkan sendiri, kita juga tidak bisa menghalangi karena mereka yang memberikan bantuan,” ujarnya.. 

Arry juga menjelaskan bahwa  bantuan yang dikirimkan langsung ke 13 kabupaten dan kota terdampak bencana juga diimbau untuk dicatat pada posko setempat, sehingga bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. 


“Apabila masyarakat atau lembaga usaha akan memberikan bantuan, terlebih dulu dapat menanyakan kebutuhan yang diperlukan di suatu wilayah. Setiap kabupaten dan kota telah mengidentifikasi kebutuhan darurat di wilayahnya,” terangnya. 

“Misalnya di wilayah Pesisir Selatan, bantuan yang dibutuhkan di antaranya gergaji mesin, paket sembako, family kit dan terpal. Oleh karena itu, berkoordinasi dengan posko sangat penting,” imbuh Arry.

Sementara itu, saat rapat koordinasi pos pendamping nasional, posko terpadu dan posko di wilayah kabupaten dan kota terdampak, Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian meminta penanganan yang optimal, khususnya distribusi logistik ke titik-titik yang terisolir. 

Di hadapan kepala daerah, jajaran BNPB dan forkopimda, Rustian menggarisbawahi perintah Presiden yang sehari sebelumnya pada Senin, 1 Desember 2025 saat berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman. 

“Perintah Presiden tidak boleh ada hambatan lagi. Kekuatan nasional yang dikoordinasikan BNPB sudah turun ke daerah,” kata Rustian. 

BNPB dan berbagai pihak bekerja keras untuk membuka akses yang tertutup material longsor atau putus. Akses dibutuhkan untuk mendistribusikan bantuan maupun mobilisasi warga. 

Hingga Selasa, 2 Desember 2025, helikopter BNPB mengirimkan bantuan seberat 250 kg yang terdiri beras, minyak goreng, gula dan makanan bayi. Pengiriman diterjunkan ke wilayah Talamau, Pasaman Barat.  

Hingga kini, BNPB, TNI AU dan Basarnas terus mendistribusikan bantuan melalui udara, khususnya di titik-titik yang masih terisolir, seperti di Kabupaten Agam, Solok dan Pasaman Barat. Selain lewat udara, pengiriman darat juga dimobilisasi untuk membantu masyarakat terdampak.