Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkap kasus dugaan pemerasan di Dinas PUPR Riau yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid, Rabu, 5 November 2025. (Istimewa)
Rabu, 5 November 2025 20:47 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera membenahi tata kelola pemerintahannya. Terlebih, setelah empat Gubernur Riau terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyampaikan selama ini KPK telah mendorong perbaikan sistem di lingkungan Pemprov Riau, khususnya pada tiga area rawan korupsi, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).
"KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong perbaikan tata kelola di Pemprov Riau melalui upaya pencegahan korupsi," kata Johanis dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.
Meski begitu, kata dia, potret integritas di Pemprov Riau justru menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir, berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP).
Baca Juga
“Skor SPI Provinsi Riau pada 2023 adalah 68,80, namun pada 2024 turun menjadi 62,83. Nilai komponen pengadaan barang dan jasa juga anjlok dari 84,92 menjadi 63,69,” ujar Johanis, dikutip dari Suara.com.
Penurunan serupa juga terlihat pada data MCP. Meskipun skor keseluruhan Riau sedikit naik, nilai pada area pengadaan barang dan jasa merosot tajam.
“Nilai PBJ dalam MCP Riau tahun 2024 berada di angka 75, turun 25 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 100,” jelasnya.
Menurut Johanis, data tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan internal dan integritas aparatur, terutama dalam proses lelang proyek.
Oleh karena itu, penangkapan Gubernur Abdul Wahid terkait dugaan permintaan "jatah preman" dari proyek di Dinas PUPR-PKPP harus menjadi momentum untuk pembenahan total.
