RIAU ONLINE - Pemerintah menetapkan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan dalam laporan Panitia Kerja (Panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran RAPBN 2026 yang dibacakan dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, 22 Juli 2025.
Tujuh PSN baru tersebut meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, serta Pengelolaan Sampah Terpadu.
Anggota Banggar DPR RI, Charles Meikyansyah menuturkan, PNS ini akan menjadi pijakan utama bagi pemerintah dalam menyusun dokumen keuangan negara tahun anggaran mendatang.
"Untuk menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026," kata Charles, dikutip dari KUMPARAN, Rabu, 23 Juli 2025.
Dari total 219 PSN yang ditetapkan, sebanyak 212 proyek merupakan PSN lanjutan (carry over) dari periode sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, 88 proyek diklaim telah rampung secara fisik, namun masih memerlukan penyelesaian di aspek lain seperti status lahan, dukungan regulasi, hingga pemanfaatan aset agar dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara optimal.
Charles juga menjelaskan seluruh proyek, baik baru maupun lanjutan, telah masuk ke dalam agenda perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSN tahun 2026 dengan target penyelesaian yang disesuaikan hingga 2029.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta agar fokus belanja negara dalam RAPBN 2026 diarahkan secara tajam guna menjamin keberhasilan proyek-proyek strategis tersebut.
"Kalau dari Banggar yang diharapkan adalah penajaman prioritas penajaman prioritas agar segera bisa tercapai terhadap PSN, PSN yang dicanangkan oleh pemerintah kalau soal RKP 2026 yang kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif itu temanya," tutur Said.

