Dua PNS Kemensos Diperiksa KPK, Buntut Dugaan Korupsi Bansos Presiden

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Sosial (Kemensos) diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), buntut dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan, keduanya diperiksa sebagai saksi dari kasus ini.

"Hari ini pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial pada tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan di BPKP Jawa Barat atas nama Fajar Khoerul dan Annastasia Hustiantie selaku PNS pada Kementerian Sosial RI," kata Tessa, dikutip dari Antara, Kamis, 27 Juni 2024.

Penyidikan terkait dugaan korupsi bansos Presiden pada tahun 2020 merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi anggaran distribusi bansos pada Kementerian Sosial. KPK telah menetapkan satu tersangka bernama Ivo Wongkaren (IW) atas kasus dugaan korupsi bansos presiden untuk Covid-19 di Wilayah Jabodetabek ini. 

Tessa mengungkapkan, perhitungan awal kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi bansos Presiden tersebut mencapai Rp125 miliar.

Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat Tim Primalayan Teknologi Persada pada tahun 2020 Ivo Wongkaren dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

Ivo Wongkaren juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp120.118.816.820,00 dikurangi dengan harta benda milik terdakwa yang sudah disita. Dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dilelang atau dipidana selama 5 tahun.

Dalam surat dakwaan yang sama, jaksa juga menjatuhkan tuntutan terhadap Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.

Roni Ramdani dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara, sedangkan Richard Cahyanto dituntut pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp1 miliar subsider 12 bulan penjara.

Roni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp616.241.000,00 yang dikurangi dengan barang bukti yang telah dirampas untuk negara. Jika sisa uang pengganti tidak dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya dilelang atau dipidana selama 1 tahun.

Richard Cahyanto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.134.000.000,00. Apabila sisa uang pengganti setelah dikurangi uang sitaan yang dirampas untuk negara tidak dibayar maksimal 1 bulan pascaputusan inkrah, harta benda Richard dapat dilelang atau dipidana selama 2 tahun.

Tiga terdakwa, menurut jaksa, terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Ivo, Roni, dan Richard didakwa merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial pada tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp127.144.055.620,00.