Presiden Kembali Tebar Ancaman Copot Kapolda yang Wilayahnya Ada Karhutla

karhutla-gambut.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, JAKARTA-Presiden Jokowi kembali mewanti-wanti Kapolda dan Pangdam yang tak mampu mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayahnya masing-masing akan berujung pencopotan.

Jokwoi menyampaikan pandangannya mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia. Dalam pemaparannya, Jokowi menekankan kepada seluruh jajaran staf Kementerian LHK dan BNPB mengenai aturan main yang ditetapkan pemerintah terkait penanganan karhutla.


"Kenapa ini kita lakukan terus? Karena yang saya takutkan adalah ada gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016," kata Jokowi saat memimpin Pengarahan tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020.


Jokowi pun meminta jajarannya, khususnya TNI-Polri, untuk benar-benar mengawasi pengawasan dan penanganan karhutla di masing-masing wilayah. Bahkan Jokowi menegaskan akan mencopot Dandim, Pangdam, dan Kapolda jika tidak bisa menangani karhutla dengan baik.
LIPSUS, Asap karhutla di Riau.


"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima (dan) ke Kapolri. Kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum," tuturnya.


"Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja," pungkasnya. 
Berdasarkan data di situs resmi KLHK, sipongi.menlhk.go.id, luas kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019 mencapai 1.592.010 hektare. Jumlah ini justru bertambah dari luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2018 yang hanya menyentuh 529.366,64 hektare.


Pengarahan ini dihadiri oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Artikel ini sudah terbit di Kumparan.com