RIAU ONLINE, PEKANBARU – Penanganan banjir di Kota Pekanbaru membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan. Pemerintah kota dinilai tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan banjir yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh.
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois menegaskan perlunya kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, hingga pemerintah pusat agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
"Permasalahan banjir ini tidak bisa sendirian ditangani pemerintah kota. Harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Rois, Selasa 3 November 2026.
Menurut Rois, persoalan banjir yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan pembangunan selama bertahun-tahun. Salah satu faktor yang turut memengaruhi adalah belum maksimalnya pembangunan dan pembenahan sistem drainase di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru.
Ia menilai, minimnya pergerakan pembangunan drainase pada periode sebelumnya turut berkontribusi terhadap kondisi banjir yang dihadapi masyarakat saat ini.
"Ini juga efek dari sekian lama kegiatan pembangunan, terutama drainase, yang boleh dikatakan tidak ada pergerakan. Makanya, kondisi sekarang ini merupakan akumulasi dari sejumlah kegiatan sebelumnya," ujarnya.
Meski demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut tetap optimistis persoalan banjir di Pekanbaru dapat diatasi secara bertahap. Kuncinya, pemerintah harus konsisten menjalankan program penanganan banjir berdasarkan masterplan yang telah disusun.
Menurutnya, pembenahan tidak harus dilakukan sekaligus, melainkan dapat dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
"Kita optimistis, ketika pemerintah kota hari ini serius menangani masalah banjir dan sesuai dengan masterplan, setiap tahun dicicil, saya pikir tidak perlu waktu terlalu lama," ungkapnya.
Rois bahkan memperkirakan, persoalan banjir di Pekanbaru berpeluang dituntaskan dalam dua periode kepemimpinan wali kota apabila program penanganan berjalan konsisten dan didukung anggaran yang memadai.
"Saya rasa dua masa kepemimpinan walikota bisa selesai, tetapi tetap menyesuaikan anggaran juga," tutup Rois.

