Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memberikan keterangan pengungkapan kasus karhutla di Riau (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Tidak hanya pemerintah, TNI-Polri dan pemadam kebakaran, tetapi juga perusahaan pemegang konsesi, akademisi, komunitas masyarakat hingga media.
Hal itu disampaikan Herry Heryawan seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla yang digelar bersama jajaran terkait dan pimpinan perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI) di seluruh Riau, Kamis, 27 Agustus 2026.
Menurut Herry, rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar seluruh unsur bergerak bersama dalam menghadapi ancaman karhutla.
Ia menyebut, keterlibatan perusahaan menjadi salah satu bagian penting karena perusahaan yang berada di wilayah konsesi harus mampu melakukan penanganan awal ketika muncul indikasi kebakaran.
“Penanganan karhutla membutuhkan peran kolaborasi, bukan saja perusahaan, bukan TNI, pemadam, Polri, pemerintah daerah, tetapi ada pelaku usaha dan akademisi, kemudian seluruh komunitas yang ada,” ujar Herry.
Ia menambahkan, peran media juga sangat penting dalam mendukung upaya penanganan karhutla. Media dinilai memiliki posisi strategis untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bersama agar pencegahan kebakaran dapat dilakukan sejak dini.
Perusahaan Wajib Jadi First Responder
Dalam rapat tersebut, Herry secara khusus menekankan agar setiap perusahaan pemegang konsesi tidak hanya menunggu pemerintah atau aparat datang ketika terjadi kebakaran.
Perusahaan harus menjadi pihak pertama yang bergerak melakukan penanganan.
“Perusahaan harus menjadi first responder. First responder artinya setiap perusahaan wajib memiliki deteksi dini,” tegasnya.
Menurutnya, sistem deteksi dini sangat penting untuk mempercepat penanganan api sebelum kebakaran meluas dan sulit dikendalikan.
Perusahaan juga harus memastikan seluruh ketentuan yang telah diatur pemerintah benar-benar dijalankan di lapangan.
Herry mengingatkan bahwa larangan membakar hutan dan lahan secara sembarangan telah diatur dalam berbagai regulasi.
Ia juga menyinggung adanya Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan karhutla.
Baca Juga
“Yang sudah diatur oleh regulasi, termasuk dari Kementerian LHK, terakhir mengeluarkan peraturan tentang pelarangan membakar lahan dan hutan secara sembarangan. Ada Instruksi Bapak Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2026,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah bersama aparat penegak hukum akan terus mengedepankan tiga pendekatan dalam menangani karhutla, yakni upaya preventif, restoratif dan penegakan hukum.
“Kita membuat satu komitmen bersama pemerintah daerah, kita membuat penekanan bagaimana kita bisa membuat upaya-upaya preventif, restoratif dan penegakan hukum. Di dalam maklumat itu sudah diatur secara detail dan jelas,” ungkapnya.
Di tengah ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau, Herry juga menyampaikan perkembangan positif dari hasil penanganan di lapangan.
Ia mengatakan, berdasarkan laporan hingga Kamis pagi sekitar pukul 08.00 WIB, kawasan Kerumutan yang sebelumnya menjadi salah satu wilayah dengan kebakaran cukup luas berhasil mencapai kondisi nihil titik panas.
Herry menyebut kondisi tersebut menjadi capaian penting setelah upaya penanganan dilakukan secara terus-menerus selama 28 hari.
“Di Kerumutan, yang awalnya selama 27 hari, hari ini ada hari ke-28, dari 800-an hektare, 900 lebih, hari ini zero, zero titik panas atau hotspot,” ujarnya.
Ia mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari operasi dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dukungan operasi udara dalam penanganan karhutla.
“Berhasil zero itu berkat peran daripada pasukan udara,” katanya.
Meski demikian, Herry mengingatkan bahwa kondisi tersebut belum berarti ancaman karhutla di Riau telah berakhir. Berdasarkan pemantauan, masih terdapat titik panas yang muncul di sejumlah wilayah.
Ia menyebut pada pembaruan data berikutnya masih ditemukan titik panas yang langsung ditindaklanjuti dengan operasi pemadaman secara serentak.
“Total keseluruhan Riau hanya ada tiga tersisa. Muncul lagi di siang, ada 79 menurut aplikasi Lancang Kuning, 13 ada di siang, hari ini dilakukan pemadaman secara serentak,” jelasnya.
Selain itu, titik panas juga masih terpantau di Kabupaten Indragiri Hilir serta kawasan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
“Kemudian ada 17 di Kabupaten Inhil, di Pangkalan Kerinci, jadi berpindah-pindah dari Kerumutan ke Pangkalan Kerinci. Masih ada beberapa hotspot,” tambah Herry.
Kapolda Riau juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah meskipun sejumlah titik karhutla telah berhasil dikendalikan.
Pasalnya, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca panas masih berpotensi terjadi hingga September.
Karena itu, menurut Herry, pencegahan harus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelompok masyarakat.
“Berdasarkan hasil dari BMKG masih ada bulan September yang agak panas. Saya ingin menyampaikan bahwa peran serta kita semua, dari Polres, Dandim, Bupati sampai ke bawah, Forkopimcam, sampai ke bawah lagi, ke desa-desa kepada kelompok-kelompok masyarakat,” lanjutnya.
Ia menekankan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya, pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu api membesar dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Jangan melakukan pembakaran lahan secara sembarangan,” tegasnya.
Selain mengajak seluruh unsur melakukan pencegahan, Herry juga memberikan perhatian khusus terhadap peran media dalam situasi karhutla.
Ia berharap pemberitaan mengenai karhutla dapat memberikan informasi yang akurat dan berimbang sehingga masyarakat mengetahui bahwa pemerintah bersama seluruh komponen telah bergerak menangani persoalan tersebut.
“Teman-teman media mempunyai peran yang sangat penting untuk menyampaikan agar masyarakat tidak khawatir, agar masyarakat mengetahui bahwa kita semua hadir bersama,” kata Herry.
Ia menegaskan pemerintah daerah, TNI-Polri, perusahaan, masyarakat, akademisi, komunitas dan media harus berada dalam satu barisan untuk menghadapi karhutla.
“Kita semua hadir bersama, pemerintah daerah, seluruh komponen masyarakat hadir bersama,” pungkasnya.
