Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk segera melantik seluruh Ketua RT dan RW yang telah terpilih secara sah. DPRD menilai, polemik yang terjadi di sebagian kecil wilayah tidak boleh menjadi alasan tertundanya pelantikan bagi RT/RW yang proses pemilihannya telah selesai sesuai aturan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah agar pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan tidak terganggu akibat keterlambatan pelantikan.
"Kalau kami dari Komisi I tentu mendesak pemerintah kota untuk segera melakukan pelantikan RT dan RW yang sudah terpilih. Jangan gara-gara satu atau dua pemilihan yang bermasalah sehingga pelantikan ini tertunda. Tinggalkan yang bermasalah, lanjutkan yang sudah sah," tegas Syafri Syarif, Senin 20 Juli 2026.
Selain menyoroti pelantikan, politisi Golkar ini juga mempertanyakan rencana pelaksanaan jambore bagi RT dan RW yang hingga kini belum memiliki kejelasan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pelantikan direncanakan berlangsung di masing-masing kecamatan, sementara jadwalnya telah diajukan oleh para camat.
Namun hingga kini, DPRD belum memperoleh kepastian apakah agenda jambore tersebut benar-benar akan dilaksanakan.
Baca Juga
"Informasi yang saya terima, pelantikan dilakukan di kecamatan masing-masing. Mengenai tanggal juga katanya sudah diajukan oleh camat masing-masing. Tetapi sampai hari ini kami belum mendapat informasi apakah jambore itu jadi atau tidak," ujarnya.
Syafri mengaku mempertanyakan kesiapan pemerintah, terutama terkait sumber pendanaan dan pelaksanaan kegiatan yang diperkirakan melibatkan ribuan peserta.
"Yang menjadi pertanyaan kita, anggarannya dari mana? Kemudian dengan jumlah peserta yang ribuan, bagaimana kesiapan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut," katanya.
Menurut Syafri, dibandingkan menggelar jambore, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para RT dan RW yang baru dilantik. Melalui Bimtek, para perangkat lingkungan dinilai akan lebih memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta pelayanan kepada masyarakat.
"Sejak jauh-jauh hari saya sudah menyampaikan kepada pemerintah kota agar dilakukan bimbingan teknis, bisa secara indoor maupun outdoor, yang penting memberikan pemahaman mengenai tupoksi mereka. Kalau jambore ini kan katanya untuk pelatihan juga, tetapi jangan sampai hanya menjadi kegiatan seremonial saja," ujarnya.
Ia menegaskan, secara pribadi lebih mendukung pelaksanaan Bimtek dibandingkan jambore karena manfaatnya dinilai lebih nyata bagi peningkatan kapasitas RT dan RW dalam menjalankan tugas di lingkungan masing-masing.
"Kalau saya pribadi lebih menginginkan Bimtek, bukan kegiatan yang sifatnya jambore," tutup Syafri.
