RIAU ONLINE, PEKANBARU – Insiden yang menimpa seorang petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Pekanbaru akibat tersangkut kabel fiber optik atau kabel WiFi saat menjalankan tugas memicu sorotan terhadap tata kelola jaringan utilitas di ruang publik.
Peristiwa yang nyaris merenggut nyawa tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi keselamatan masyarakat sekaligus mengungkap lemahnya pengawasan terhadap pemasangan kabel telekomunikasi.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi NasDem, Aidhil Nur Putra, turun langsung meninjau lokasi kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Cempaka, Selasa 30 Juni 2026. Dari hasil peninjauan, ia menemukan kondisi kabel berada pada ketinggian yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
“Beberapa hari yang lalu petugas kebakaran pulang dari memadamkan api di Jalan Nenas, kepala petugas kena kabel. Untung saja petugas memakai helm,” ujar Aidhil di lokasi.
Menurutnya, insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan biasa, melainkan menjadi bukti bahwa pengelolaan infrastruktur utilitas di Kota Pekanbaru masih menyisakan persoalan serius. Ia menilai, jika petugas damkar yang menggunakan alat pelindung diri saja hampir menjadi korban, maka risiko yang dihadapi masyarakat, terutama pengendara sepeda motor, jauh lebih besar.
Aidhil juga menyoroti masih banyaknya pemasangan jaringan fiber optik yang diduga tidak memenuhi standar keselamatan. Bahkan, berdasarkan pendataan Pemerintah Kota Pekanbaru, masih ditemukan sejumlah penyedia layanan telekomunikasi yang diduga memasang kabel secara ilegal.
“Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai korban terus bertambah baru kemudian pemerintah sibuk melakukan penertiban besar-besaran,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan kabel yang menjuntai di sejumlah ruas jalan mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pembangunan jaringan utilitas. Meski Pemko Pekanbaru sebelumnya telah melakukan penertiban kabel semrawut, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kabel yang dipasang tanpa memperhatikan standar keamanan.
Karena itu, Aidhil mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh jaringan kabel fiber optik yang terpasang, sekaligus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan penyedia layanan yang melanggar ketentuan.
“Jangan sampai ruang publik dibiarkan menjadi arena pemasangan kabel tanpa pengawasan. Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap infrastruktur yang dipasang tidak membahayakan masyarakat,” katanya.
Menurut Aidhil, persoalan kabel menjuntai di Pekanbaru bukanlah masalah baru. Sejumlah insiden serupa sebelumnya juga telah menimpa pengendara yang lehernya tersangkut kabel.
Dengan kembali terjadinya insiden yang melibatkan petugas damkar saat menjalankan tugas kemanusiaan, ia menilai persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut estetika kota, melainkan telah menjadi isu keselamatan publik yang membutuhkan langkah penanganan cepat, pengawasan berkelanjutan, dan penegakan aturan tanpa pandang bulu.

