Pengamat ekonomi, Dahlan Tampubolon (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat memunculkan perbedaan pandangan antara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho terkait dampaknya terhadap penerimaan daerah serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Jika SF Hariyanto menilai program tersebut turut memengaruhi penurunan realisasi retribusi daerah di tingkat provinsi, Agung Nugroho justru menyebut MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
Perbedaan pandangan itu muncul dalam dua kesempatan berbeda. SF Hariyanto menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin 22 Juni 2026, sementara Agung Nugroho memberikan tanggapan kepada wartawan sehari setelahnya.
Pengamat ekonomi, Dahlan Tampubolon, menilai perbedaan dampak tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal yang memiliki “trade-off” atau pilihan kebijakan yang saling bertentangan.
“Namanya kebijakan fiskal, pasti ada trade-off atau pilihan pahitnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, di tingkat provinsi, penurunan retribusi terjadi karena perubahan pola konsumsi di lingkungan sekolah.
Baca Juga
“Plt Gubernur Riau SF Hariyanto sempat mengeluh karena retribusi daerah di tingkat provinsi anjlok karena kantin sekolah sepi, siswa sudah beralih makan gratis dari pusat. Ini bukti kalau instrumen fiskal tidak dimitigasi, program makro bisa menggerus ceruk pendapatan mikro konvensional daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Dahlan menilai dampak program MBG tidak bisa dilihat secara sempit karena terdapat sisi efisiensi anggaran yang signifikan.
“Kalau dilihat dengan kacamata anggaran yang lebih luas, Pemprov Riau sebenarnya dapat durian runtuh atau saving budget sampai Rp45 miliar. Karena anggaran makan anak-anak di tujuh boarding school milik Pemprov sekarang sudah ditanggung oleh APBN pusat,” ungkapnya.
Menurut ekonom senior ini, penghematan tersebut membuka ruang fiskal baru yang dapat dialokasikan ke program pembangunan lain yang lebih prioritas.
Lebih lanjut, Dahlan menilai pemerintah daerah perlu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal dalam memanfaatkan program nasional tersebut. Ia menyebut integrasi ekonomi lokal menjadi langkah penting yang mulai didorong oleh berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
“Strategi integrasi ekonomi tempatan mulai disusun. Pengelola kantin sekolah yang sempat tiarap digandeng menjadi bagian rantai pasok MBG,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu memulihkan ekosistem usaha di lingkungan sekolah yang sempat terdampak, sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan penerimaan daerah melalui pajak usaha dan retribusi aset.
“Sinergi ini diharapkan bisa mengonversi program pusat menjadi instrumen baru penggenjot PAD provinsi,” tambahnya.
