Ilustrasi (Shutterstock)
Sabtu, 8 Agustus 2026 10:45 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa keamanan data-data individu dari data responden BPS dilindungi oleh undang-undang.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menegaskan, BPS memiliki regulasi untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat.
"Dari sisi BPS sendiri regulasinya itu melindungi betul data-data individu dari data responden kita. Jadi ada undang-undang yang melindungi data," kata Edy, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Edy menyampaikan secara undang-undang statistik juga dilindungi, sehingga ada ancaman hukuman kepada pihak-pihak yang membocorkan data-data individu. Jadi data-data hanya untuk kepentingan statistik semata.
Dirinya juga menegaskan bahwa pajak tidak menggunakan data dari BPS karena ada sumber lain yang digunakan sebagai data pajak.
Baca Juga
"Ada sumber lain yang untuk digunakan sebagai data pajak. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri menyatakan bahwa pajak itu bukan data yang dari BPS secara resmi menyampaikan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan mereka bilang 'Ya, kami punya cara sendiri untuk mendapatkan data pajak itu, bukan dengan data-data BPS,'" kata Edy.
Menurut dia, Sensus Ekonomi penting dilakukan 10 tahun sekali dalam rangka memotret dan mendapatkan gambaran atas dinamika aktivitas ekonomi yang terjadi di Indonesia seperti kegiatan ekonomi pada tahun 2026 yang tentunya sudah mengalami perubahan jika dibandingkan pada tahun 2016.
"Jadi ekonomi strukturnya sudah mulai berubah, cara distribusi berubah, cara bertransaksi pun berubah. Oleh karena itu kita harus potret," ungkapnya.
"Kenapa harus dipotret? Agar kita semua, bukan cuma pemerintah sebetulnya tapi juga para pelaku ekonomi juga penting, untuk memberikan gambaran secara utuh. Kalau gambarnya tidak utuh, pasti kita kesulitan juga. Oleh karena itu, inilah momentum yang pas gitu ya di tahun 2026 untuk melakukan sensus ekonomi," imbuh Edy.
BPS optimistis dapat menyelesaikan Sensus Ekonomi 2026 hingga akhir Agustus agar semuanya tercatat secara lengkap.
"Tentu kita masih punya waktu sampai dengan di akhir bulan Agustus untuk menyelesaikan. Prinsipnya kita berusaha mendata door-to-door, rumah bangunan kita datangi gitu kan supaya semuanya tercatat jangan sampai ada yang terlewat," tutur Edy.
"Kalau tidak ada data yang lengkap dari hasil sensus ekonomi tentu kita semua akan kesulitan untuk mengambil keputusan," pungkasnya. (ANTARA)
